Pimpinan Baleg Minta Kesalahan Redaksional UU Cipta Kerja Tak Perlu Terlalu Diributkan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengatakan kesalahan redaksional dalam omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja masih bisa diperbaiki meski sudah disahkan.

"‎Dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kesalahan ketik seperti dicontohkan dimaksud, masih dapat diperbaiki meskipun RUU telah disahkan‎," ujar Willy, dalam pernyataannya, di Jakarta, Rabu 4 November 2020.

Menurut dia, masalah kesalahan redaksional dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja mestinya tidak perlu terlalu diributkan karena masih bisa diperbaiki.

Politikus Partai Nasdem itu mencontohkan pernah ada kesalahan redaksional, namun hal tersebut masih bisa diperbaiki. Misalnya pada ‎UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan ‎UU Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung.

"Kedua UU tersebut diperbaiki pada Distribusi II naskah resmi yang disebarluaskan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait," katanya yang dikutip dari Antara.

‎Willy menjelaskan, ‎berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, diatur bahwa penyebarluasan dilakukan sejak Prolegnas hingga pengundangan Undang-Undang.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 88 ayat (2) UU PPP diatur juga bahwa penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: