Stafsus Milenial Jokowi Ajak Mahasiwa Susun Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Putri Tanjung hingga Angkie Yudistia Diangkat Jadi Staf Khusus Jokowi — Presiden Joko Widodo foto bersama para staf khususnya di Istana Merdeka, Jakarta (21/11/2019). Staf khusus baru kalangan milenial Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia/PMII Aminuddin Ma'ruf, Peraih beasiswa kuliah di Oxford Billy Gracia Yosaphat Mambrasar. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari kalangan milenial, Aminuddin Ma'ruf mengajak mahasiswa terlibat dalam penyusunan aturan turunan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun aturan turunan ini nantinya berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres).

Wamen Aminuddin Ma'ruf Dorong Transformasi TJSL di BUMN

Hal ini disampaikan Aminuddin usai bertemu Dewan Mahasiswa (DEMA) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (6/11/2020).

"Kami menyepakati untuk pelibatan yang lebih aktif, yang lebih konstruktif dari teman-teman berbagai elemen. Khususnya, elemen mahasiswa untuk dilibatkan dalam penyusunan aturan turunan dari UU Cipta kerja ini," jelas Aminuddin.

Pelibatan mahasiswa dalam penyusunan aturan turunan ini merupakan suatu bentuk penyerapan aspirasi. Menurut dia, keterlibatan mahasiswa ini nantinya bisa menambal kekurangan dari UU Cipta Kerja yang telah diteken Presiden Jokowi.

"Agar menurut mereka pasal-pasal yang atau hal-hal yang masih menjadi kekurangan dari UU Cipta kerja ini bisa ditutupi di aturan teknis terkait aturan turunan UU Cipta kerja," katanya.

Aminuddin mengatakan, para mahasiswa merasa ada beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja yang perlu ditinjau ulang. Untuk itu, mahasiswa berencana akan mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ada 2 klaster secara garis besar yang Insyaallah teman-teman mahasiswa akan ajukan judicial review ke MK. Pertama soal kewenangan pemerintah pusat dan daerah dan kedua soal pengelolaan lingkungan hidup," ujar Aminuddin.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana virtual Uji Materi UU Cipta Kerja pada Rabu, (4/11/2020).Perkara bernomor 87/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa yang diwakili oleh Ketua Umum dan ...

2 dari 2 halaman

Sikap DEMA PTKIN

Mahasiswa mulai mendatangi kawasan patung kuda, Jakarta untuk demo menolak Omnibus Law Cipta Kerja, Selasa (20/10/2020). (Liputan6.com/ Ady Anugrahadi)

Koordinator Pusat DEMA PTKIN, Ongky Fachrur Rozie mengatakan ada beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja yang cacat secara formil dan materil. Dia menilai UU sapu jagat ini tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam UU Nomor 12 tahun 2011.

"Dan jauh dari asas demokratis serta partisipasi publik," ucapnya.

Ongky menuturkan pihaknya juga menolak Pasal 10 paragraf 2 tentang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, yang terdapat dalam BAB 3 tentang peningkatan ekosistem dan kegiatan berusaha (klaster administrasi pemerintahan).

"Kemudian, DEMA PTKIN menolak penghapusan UU Nomor 32 tahun 2009 pasal 93 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada UU Nomor 11 tahun 2020 tentang pembahasan amdal (klaster penyederhanaan perizinan tanah)," tutur dia.

Terakhir, Ongky menyatakan bahwa DEMA PTKIN akan mengawal proses uji materi UU Cipta Kerja di MK. DEMA PTKIN turut meminta agar pelibatan setiap elemen dalam pengambilan kebijakan.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
uu cipta kerja
Omnibus Law Cipta Kerja
UU Omnibus Law
Aminuddin Ma'ruf