HNW: Legislative Review UU Cipta Kerja untuk Kembalikan Kepercayaan Rakyat kepada Demokrasi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung dilakukannya opsi "legislative review" terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang dibuka oleh pemerintah.

Langkah itu, menurut dia, sejalan dengan prinsip NKRI sebagai Negara Pancasila, Negara Hukum dan mengutamakan Kedaulatan Rakyat, sebagaimana diatur dalam Bab I Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUDNRI 1945.

"Saya mengapresiasi pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD bahwa tidak menutup kemungkinan dilakukannya 'legislative review' terhadap UU Cipta Kerja yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo," kata Hidayat Nur Wahid saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (6/11/2020).

Dia mengatakan permasalahan terkait UU Omnibus Law Ciptakerja tidak lagi sekadar yang diperkirakan sebagai kesalahan ketik, tapi mencakup banyak aspeknya dan ketentuan terkait UU tersebut.

Menurut dia, langkah "legislative review" merupakan salah satu opsi legal yang bisa dilakukan agar DPR dan presiden dapat mengobati luka rakyat dengan memperbaiki secara mendasar berbagai hal terkait penyusunan, pengesahan dan sosialisasi UU Ciptaker.

Dia menilai "legislative review" dengan menarik seluruh ketentuan UU Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah bisa menjadi sarana bagi presiden dan DPR untuk memperbaiki kinerja dalam pembuatan UU.

Selain itu, menurut dia, untuk memperbaiki kesalahan dalam pembuatan suatu UU Omnibus Law seperti Ciptakerja ini, agar tak lagi dilakukan dengan tergesa-gesa dan ugal-ugalan, sehingga menghasilkan banyak masalah, serta penolakan dari Masyarakat luas.

"Melakukan 'legislative review' menyeluruh itu juga dalam rangka mengembalikan kepercayaan Rakyat terhadap demokrasi dan lembaga negara/Pemerintah (eksekutif) maupun DPR (legislatif)," ujarnya yang dikutip dari Antara.

Hidayat menjelaskan, dari segi pembahasan UU Ciptaker sejak proses pembahasannya terlihat tidak cermat dan diburu-buru target, draft final juga tidak diberikan kepada setiap fraksi pada pengambilan keputusan tingkat I dan tingkat II.

"Bahkan jadwal rapat paripurna persetujuan RUU Ciptakerja pun tiba-tiba dimajukan, dan bahkan sesudah diketok RUU itu diketok palu di rapat paripurna DPR RI meskipun ditolak FPKS dan FPD hingga diserahkan ke Pemerintah, masih saja terjadi perbaikan yang diakui oleh Jubir Presiden bidang Hukum yang diklaim sebagai perbaikan administrasi dan bukan substantif, tapi ternyata berdampak dengan dihilangkannya secara sepihak Pasal 46 dengan 4 ayatnya," ujarnya.

Menurut dia, berbagai kesalahan baik administratif maupun substantif masih ditemukan dalam UU Cipta Kerja, padahal UU tersebut sesudah diputuskan di rapat paripurna DPR sudah disisir di Badan Legislasi (Baleg) DPR, dan kemudian juga di Setneg.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: