Ketua KPK Tegaskan Penyelidikan Korupsi Kepala Daerah Tetap Jalan Saat Pilkada 2020

KPK Beberkan Pengembangan Kasus Proyek Jalan di Bengkalis — Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) menyampaikan keterangan terkait pengembangan kasus proyek jalan Bengkalis di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/1/2020). Ada enam proyek jalan dengan nilai proyek sebesar Rp 2,5 triliun dan total kerugian negara sebesar Rp 475 miliar. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan, penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah tetap berjalan, meski tengah berlangsung tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

"Hukum dan politik adalah dua rel yang berbeda. Politik pilkada sedang berlangsung, tapi bukan berarti proses penegakan hukum tak berjalan. Jangan anggap hukum berhenti di saat pilkada. Penegakan hukum tidak akan terganggu oleh pelaksanaan pilkada," kata Firli usai Pembekalan Calon Kepala Daerah (Cakada) Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), di Batam, Selasa (10/11/2020).

KPK mencatat, hingga Oktober 2020 terdapat 21 gubernur dan 122 bupati/wali kota yang telah didakwa oleh KPK.

Ia menyatakan, KPK sengaja mengadakan pembekalan untuk calon kepala daerah di seluruh Indonesia sebagai upaya membangun integritas calon pemimpin.

Menurut dia, Pilkada dapat menjadi pintu masuk bagi timbulnya tindak pidana korupsi. Jangan sampai ketika calon kepala daerah terpilih, kemudian hanya dalam waktu singkat menjadi tersangka kasus korupsi.

Karenanya, sejak awal pemilihan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah harus mengetahui bagaimana menghindari potensi munculnya benturan kepentingan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sepanjang tahun 2018, KPK telah melakukan OTT terhadap 19 kepala daerah.

2 dari 2 halaman

Pesan Mendagri

Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pilkada jangan menjadi pesta transaksional untuk kemenangan pasangan calon tertentu.

"Saya memohon kita jaga supaya pilkada ini berkualitas dan dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Tidak ada rapat umum. Bila ada, saya akan minta Polri untuk dipidanakan. Tapi, saya sangat mengapresiasi pasangan-pasangan calon yang menggunakan cara-cara kampanye yang cerdas," kata Tito.