3 Pernyataan Wagub DKI Terkait Rencana Pernikahan Anak Rizieq Shihab

Resepsi pernikahan putri pimpinan Fron Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab boleh dilakukan selama mengikuti aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Menurut Riza, saat ini kegiatan resepsi pernikahan baik di perkampungan atau rumah sudah boleh digelar. Karenanya, Pemprov DKI tidak mempersoalkan pesta pernikahan Syarifah meski kemungkinan akan banyak orang yang hadir.

"Ya memang sekarang kan boleh, kalau mau resepsi silakan," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Rabu, 11 November 2020.

Sebagaimana dilansir Antara, Riza meminta agar Rizieq Shihab mematuhi protokol kesehatan sesuai kebijakan PSBB transisi di DKI Jakarta, mengingat penularan Covid-19 di Ibu Kota masih tinggi.

Protokol kesehatan, kata Riza, tak hanya diterapkan oleh Rizieq dan keluarga. Para tamu undangan termasuk simpatisan dari berbagai kelompok harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Yang penting, kami minta, semua harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundangan. Mematuhi protokol kesehatan Covid-19," ucapnya.

Rencananya, Rizieq Shihab akan menikahkan putrinya dengan Irfan Alaydrus. Acara akan digelar di kediamannya di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Politikus Gerindra ini juga menjelaskan, saat akan menggelar resepsi pernikahan pihak Rizieq Shihab harus tetap mengajukan permohonan ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI.

"Tentu yang melaksanakan resepsi pernikahan, ada ketentuan aturannya," ucapnya.

Kepada masyarakat juga diimbau untuk tidak datang berbondong-bondong bila ingin bertemu dengan Rizieq Shihab. Hal terpenting, kata Riza, masyarakat dapat menjalankan protokol kesehatan.

"Saya kira Pak Habib Rizieq, keluarga memahami, mengerti, sudah mengatur. Masyarakat tidak perlu berbondong-bondong, bisa datang bergantian, waktunya masih banyak," jelasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Gumilar Ekalaya menyatakan resepsi pernikahan sudah diperbolehkan dilakukan saat pelaksanaan PSBB masa transisi.

Namun, kata dia, kapasitas pengunjung juga harus terbatas yakni 25 persen dari keseluruhan. Selain itu gedung penyelenggara juga harus mengajukan permohonan ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Gedung pertemuan/venue, atau hotel-hotel yang akan melaksanakan resepsi pernikahan dipersilahkan mengajukan permohonan ke tim Gabungan Pemprov DKI," kata Gumilar saat dihubungi, Kamis, 5 November 2020. 

(Muhammad Sultan)