Epidemiolog: Dampak Kerumunan Acara Rizieq Shihab Akan Terlihat 5 Hari ke Depan

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta sejak awal melarang Habib Rizieq Shihab menggelar pesta pernikahan putrinya secara besar-besaran. Pelarangan tersebut disampaikan lewat surat resmi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Pemerintah DKI tidak pernah mengizinkan. Gubernur DKI melalui Wali Kota Jakarta Pusat telah membuat surat," kata Doni dalam konferensi pers di BNPB, Jakarta, Minggu (15/11/2020).

Surat tersebut sudah dilihat oleh tim Satgas Covid-19 yang diperoleh dari Pemda DKI Jakarta.

Lebih lanjut Doni meminta masyarakat untuk menghargai jerih payah tenaga kesehatan dan Satgas yang sudah bertugas menangani Covid-19.

"Jangan karena dipaksa, karena adanya sanksi baru patuh. Tidak boleh. Menghadapi Covid-19 harus total, tanpa pamrih karena Covid-19 menyerang kita tidak ada jam kerja dan hari libur, kapan saja," katanya.

Doni yang mewakili tim Satgas Covid-19 berharap masyarakat bisa terketuk hatinya agar kerumunan yang tidak mematuhi protokol kesehatan tidak terulang lagi. Dia mengatakan, Satgas Covid-19 dan tenaga kesehatan sudah merelakan waktu yang cukup banyak untuk mengutamakan rakyat Indonesia, dibandingkan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga.

"Kita semua butuh waktu untuk bertemu keluarga, tapi karena kasus makin banyak tidak mungkin kami mementingkan keluarga dibandingkan masyarakat," katanya.

Dia mengatakan, siapapun yang menyelenggarakan acara di tengah pandemi Covid-19 dan menimbulkan kerumunan bukan hanya akan mendapatkan sanksi di dunia.

"Tapi juga kelak di kemudian hari mendapat permintaan pertanggungjawaban dari Allah SWT karena kegiatan yang menimbulkan kerumunan itu terjadi penularan," kata Doni.