Bantuan Tunai Bangga Papua Menjangkau Daerah Terpencil

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa skema perlindungan sosial nasional telah beroperasi di Papua sesuai dengan program kerja pemerintah untuk melaksanakan sistem perlindungan sosial menyeluruh. Namun, terdapat beberapa tantangan pelaksanaan program perlindungan sosial dan pemenuhan layanan dasar di daerah terpencil seperti Papua.

Antara lain sulitnya penjangkauan dan pendaftaran penerima manfaat, rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan (Nomor Induk Kependudukan/NIK), serta tingginya biaya hidup sehingga besaran nilai manfaat tidak selalu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan.

Program BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) yang diluncurkan pada 2017, merupakan salah satu solusi inisiatif pemerintah daerah setempat yaitu Pemerintah Provinsi Papua dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut.

BANGGA Papua adalah bantuan tunai yang menargetkan anak-anak Asli Papua sejak lahir hingga usia empat tahun menggunakan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak selama 1.000 hari pertama kehidupan mereka sebagai aset modal pembangunan manusia, khususnya untuk penurunan stunting dan menyumbang pada penurunan angka kemiskinan dua digit di Papua.

Penerima manfaat menerima transfer tunai sebesar Rp 200.000 per bulan/per anak, dengan pembayaran langsung ke rekening bank ibu/wali. Program tersebut dilaksanakan di Kabupaten Asmat, Lanny Jaya, dan Paniai.

Pada Senin, 16 November 2020, Bappenas, dengan dukungan dari Kedutaan Besar Australia, menyelenggarakan webinar terkait BANGGA Papua sebagai contoh pelaksanaan bantuan tunai di daerah terpencil.

Dalam webinar tersebut, Pemerintah Provinsi Papua mempresentasikan mengenai beberapa pembelajaran penting pelaksanaan bantuan tunai di daerah terpencil dan membahas pertimbangan untuk pengembangan program tersebut.

"Hingga Desember 2019, program telah menyalurkan Rp 121,5 miliar kepada total 31.917 anak dan 23.425 ibu/wali di tiga kabupaten tersebut," kata Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Kami terus mencari terobosan baru untuk pemanfaatan Dana Otsus, melalui program perlindungan sosial yang efektif," imbuh Enembe.

Dalam sambutannya, Kirsten Bishop, Minister Counsellor Governance & Human Development Kedutaan Besar Australia menyampaikan bahwa Pemerintah Australia telah memberikan bantuan teknis untuk pengembangan Bangga Papua melalui Program Kerjasama Pembangunan untuk desentralisasi pemerintahan (KOMPAK) dan perlindungan sosial (MAHKOTA).

"Pemerintah Australia akan terus mendukung Indonesia dalam mengembangkan kebijakan dan program perlindungan sosial yang menjangkau semua kelompok rentan, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan memilki tantangan geografis," ujar Bishop.

Dalam dua tahun pelaksanaan, BANGGA Papua telah menorehkan capaian yang cukup berarti dalam perbaikan mekanisme pelaksaanaan program perlindungan sosial. Kabupaten pelaksana melakukan penyesuaian-penyesuaian pada proses pendaftaran, sosialisasi, pembayaran dan mekanisme operasional lainnya agar sesuai dengan konteks kearifan lokal masing-masing daerah.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini: