HEADLINE: 2 Kapolda Dicopot, Sanksi Penegak Hukum Biarkan Pelanggar PSBB Transisi?

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto, menilai pencopotan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi akibat desakan dari Presiden Jokowi agar kepolisian lebih tegas dalam menegakkan protokol kesehatan Covid-19.

"Ini tidak lepas desakan pemerintah, Kapolri lalu memutuskan mencopot mereka karena kasus di Jabar dan DKI memang sangat mencolok sekali bagi masyarakat," kata Bambang kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Selain itu, tindakan tegas yang dilakukan Kapolri merupakan upaya Polri membangun kepercayaan publik. Sebab selama ini, kata Bambang, polisi sangat tegas terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan namun tidak di institusinya sendiri.

"Jadi ketika masyarakat sudah gerah dengan cara penanganan Polri, keputusan ini adalah upaya menimbulkan kepercayaan kembali di masyarakat," ujar dia.

Bambang juga menyoroti soal gamangnya pemerintah dan Polri untuk melakukan tindakan kepada Pimpinan FPI Rizieq Shihab.

"Polri sebagai penegak hukum tampak gamang dan ragu melakukan tindakan, jadi ketika kemudian benar-benar muncul insiden tak dikehendaki, dengan berat hati Pak Idham harus mencopot dua koleganya untuk menimbulkan trust (pada masyarakat)," kata Bambang.

Sebagai gantinya, Kapolri menempatkan Irjen Mohammad Fadil Imran sebagai Kapolda Metro Jaya. Dengan menempatkan Irjen Fadil Imran di wilayah hukum DKI Jakarta, diharapkan kebijakan kepolisian dapat lebih mengedepankan langkah preventif.

Bambang melihat situasi dan keamanan di Jatim sangat kondusif, sementara di Jakarta politik identitas sangat kentara.

"Dengan latar belakang Kapolda Jatim yang dekat dengan para tokoh agama, Pak Fadil saya rasa dapat menjaga kondusifitas kelompok masyarakat di Jakarta," ujar dia.

Tak hanya di Jakarta dan Jawa Barat, dia berharap seluruh kapolda bekerjasama dengan para gubernur dalam penanganan Covid-19 dan penerapan protokol kesehatannya.

"Sekarang era keterbukaan, gimana langkah kapolda dapat dipantau dan langkah pimpinan daerah lain juga demikian. Tidak menutup kemungkinan semua kebijakan dibuka transparan, sehingga masyarakat tau siapa yang bertanggungjawab. Kita ingin peristiwa ini kembali terulang," tandas Bambang.

Namun, Kepala Biro Penerangan masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Awi Setiyono membantah bahwa Polri garu-ragu menindak kerumunan yang ditimbulkan Rizieq Shihab. Awi menegaskan bahwa Kapolri sudah dua kali mengeluarkan maklumat terkait pengamanan protokol kesehatan dalam rangka pandemi Covid-19.

Bahkan terakhir Pak Kapolri mengeluarkan telegram ST3220/XI/KES.7/2020 tertanggal 16 November 2020 yang pada intinya bahwa terkait penerapan protokol kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka pengamanan pandemi Covid-19, Polri mengacu kepada azas Salus Populi Suprema Lex Exto atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. 

"Itu sudah ditekankan oleh Bapak Kapolri beberapa kali. Bahkan Sabtu kemarin Pak Kapolri sudah konferensi pers terkait hal tersebut, dalam artian ini bukti pimpinan mengingatkan, menekankan, kepada seluruh jajaran, kepada para Kapolda, untuk melaksanakan hal itu," ujar Awi. 

Kapolri dalam arahannya, kata Awi juga telah menyampaikan para Kasatwil untuk tidak ragu-ragu dan bertindak secara tegas untuk mengamankan protokol kesehatan ini.

"Jadi kalau masih ada kejadian-kejadian misalnya orang meminta izin keramaian, Polri tidak akan mengeluarkan itu. Kalau masih ada pihak-pihak yang mengumpulkan orang, pimpinan sudah jelas memerintahkan untuk segera membubarkan. Pimpinan sangat berkomiten untuk mengawal terkait protokol kesehatan ini," tandas Awi.

Ketua Komisi III Herman Hery menegaskan pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat merupakan imbauan keras Kapolri Jenderal Idham Azis kepada seluruh kapolda beserta anggotanya untuk benar-benar serius menegakkan protokol Covid-19.

"Polri harus memastikan untuk tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Tapi, Kapolri juga harus memastikan bahwa mutasi ini benar-benar didasarkan pada reward and punishment yang proporsional. Jangan ada kesan tebang pilih," kata Herman Hery kepada Liputan6.com.

Selain pencopotan, Herman mengaku juga mengimbau agar kedepannya Polri untuk benar-benar menegakkan pidana bagi setiap pelanggar protokol kesehatan sebagaimana telah disampaikan Kapolri melalui maklumatnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, memandang, mutasi tersebut hal yang biasa.

"Ini rolling seperti yang sudah-sudah dan yang dimutasi bukan dua kapolda ini saja, banyak pejabat Polri lain," kata Sahroni.

Menurut politisi Partai NasDem itu, jika alasan pencopotan lantaran keduanya tak menegakkan aturan protokol kesehatan Covid-19 di wilayah tugasnya, maka hal itu dirasa normal saja. Pasalnya hal itu dilakukan supaya aparat paham bahwa amanah mesti selalu dipegang.

"Alasan mutasinya juga pasti beragam, ya tentu saja berdasarkan kinerja. Kalau Kapolri menganggap kejadian kemarin itu bukti kinerja pejabat setempat kurang, saya kira-kira wajar-wajar aja. Supaya semua aparat tahu bahwa amanat harus dipegang dan dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya," ungkap dia.

Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi juga menilai mutasi kedua kapolda dan sejumlah anggota Korps Bhayangkara lain memang sudah waktunya. Menurutnya hal itu biasa dilakukan demi regenerasi.

"Polri ini butuh penyegaran, regenerasi harus jalan, memang sudah waktunya ada pergeseran," kata Aboe Bakar kepada Liputan6.com.

"Saya lihat ini mutasi yang biasa, tidak ada yang istimewa," sambungnya.

Pemugaran ini diperlukan juga, lanjut Aboe mengingat tak lama lagi Kapolri Jenderal Idham Azis akan pensiun.

"Apalagi Kapolri mau pensiun awal 2021, jadi perlu ada pengganti. Makanya dapat dipastikan dalam waktu dekat akan ada dua sampai tiga jenderal bintang dua yang bakal naik menjadi bintang tiga," beber dia.

Anggota dewan dari Partai Keadilan Sosial (PKS) itu menjelaskan, para perwira yang naik menjadi bintang tiga dalam mutasi yang dilakukan tersebut dipastikan bakal masuk dalam bursa calon Kapolri untuk menggantikan Idham Azis.

"Kita berharap para pejabat baru segera adaptasi dengan lapangan, karena menjelang pilkada, misalkan saja di Kalsel ada Pilgub, jadi kapolda baru akan baik segera menyesuaikan," pungkasnya.