Top 3 News: Pembelaan Anies Terkait Kerumunan Massa Rizieq Shihab Disebut Tanpa Protokol

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, Pemprov DKI tidak berdiam diri terkait kerumunan tanpa penerapan protokol kesehatan pada acara Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Pemprov DKI mengambil beberapa langkah mencegah kerumunan. Langkah pertama Pemprov, menurut Anies Baswedan, adalah dengan mengirimkan surat peringatan ke wali kota Jakarta Pusat kepada panitia acara.

Langkah kedua, dia menyebut Pemprov langsung memberi sanksi kepada panitia acara saat ditemukan ada pelanggaran.

Belakangan, Anies membandingkan penanganan kerumunan di DKI dan daerah lain. Untuk daerah lain yang melaksanakan Pilkada, menurutnya tak ada langkah pencegahan proaktif seperti yang dilakukan DKI.

"Anda lihat Pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah surat [resmi] mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan. Itu pertama," tambah Anies.

Selengkapnya...

Luthfi Bin Yahya melalui penasihat hukumnya, Muannas Alaidid, melaporkan seteru Nikita Mirzani, Maheer At-Thuwailibi ke Bareskrim Polri. Maheer dilaporkan terkait dugaan ujaran kebencian atau hate speech.

"Dengan dugaan tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, serta ujaran kebencian melalui ITE," tutur Muannas saat dikonfirmasi soal laporan untuk Maheer, Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Dia mengatakan, Maheer dilaporkan pada Senin 16 November 2020. Adapun aduan tersebut teregistrasi dengan Nomor LP/B/0649/XI/2020/BARESKRIM tertanggal 16 November 2020.

Maheer diduga mengunggah foto Luthfi Bin Yahya di akun Twitter pribadinya @ustadzmaaher_ pada Agustus 2020 lalu.

Dia menyertai cuitan, "Iya tambah cantik pakai jilbab. Kayak kyai nya banser ini ya".

Selengkapnya...

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal angkat bicara soal sindiran Gubernur DKI Anies Baswedan mengenai Pilkada 2020.

Menurut dia, Pilkada di tengah pandemi Covid-19 sampai saat ini relatif kondusif dan terkendali. Dia juga menyampaikan bahwa Pilkada ada mekanisme tersendiri.

"Di masa pandemi Covid-19 mekanismenya melalui Protokol Kesehatan Covid-19 yang tertuang dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020," kata Safrizal, Selasa (17/11/2020).

Dia menegaskan, tudingan Anies Baswedan tak benar. Karena, sejauh ini pihaknya melakukan teguran kepada para pelanggar protokol kesehatan.

Dirinya menjelaskan, mungkin data tersebut tak sampai di tangan Anies Baswedan, mengingat DKI tak mengadakan Pilkada.

Selengkapnya...