HEADLINE: Usulan RUU Larangan Minuman Beralkohol, Apa Urgensinya?

Liputan6.com, Jakarta - Setelah mengendap lama dan menjadi polemik, Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (minol) kembali mencuat. 21 anggota DPR yang terdiri dari PPP (18 Anggota), PKS (2 anggota) dan Gerindra (1 anggota), sepakat mengusulkan agar RUU ini kembali dibahas. Usulan dilayangkan pada 20 Februari lalu, namun baru mendapat respons dengan dibahas di Badan Legislatif (Baleg) DPR pada 10 November 2020. 

Pro kontra mengemuka. Sebagai pihak pengusul dengan anggota terbanyak, PPP merasa punya alasan kuat untuk membuka kembali pembahasan RUU Larangan Minol. Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi alias Awiek meyakini, RUU ini sangat urgent untuk menjadi undang-undang. Bukan hanya demi umat Islam, tapi juga generasi penerus bangsa.

"Jangan serta merta RUU ini disebut demi kepentingan Islam saja, tidak. Ini demi kepentingan bangsa. Kebetulan memang minuman beralkohol dilarang dalam Islam," kata Awiek, Rabu (18/11/2020).

Awiek menyatakan, masyarakat sudah menantikan adanya aturan larangan minol. Sebab, tiap hari ada saja korban berjatuhan akibat alkohol. Menurutnya, hampir tiap bulan ada korban bahkan korban meninggal.

Awiek yang juga anggota Baleg DPR itu menegaskan, besarnya keuntungan minol dari sektor pariwisata tidak sebanding dari generasi muda yang rusak. begitu juga dari sisi ekonomi.

"Berapa sih pemasukan aspek ekonominya? Dibandingkan aspek kerusakan akibat minol, tiap bulan ada korban,” tandasnya.      

Illiza Sa'aduddin Djamal, anggota Fraksi PPP yang juga salah satu pengusul RUU larangan minuman beralkohol berkilah, spirit dan tujuan pelarangan ini selaras dengan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea ke-4 UUD 1945.

Menurutnya, larangan minuman beralkohol merupakan amanah konstitusi dan agama, pasal 28H ayat 1 undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi: "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Dia juga memastikan RUU ini bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif, menciptakan ketertiban, dan ketentraman di masyarakat dari para peminum minuman beralkohol.

"Minuman beralkohol belum diatur secara spesifik dalam bentuk UU. Sebab, saat ini hanya dimasukkan pada Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pasal yang sangat umum dan tidak disebut secara tegas oleh UU," ujarnya, Rabu.

Urgensi perlunya pembahasan RUU Larangan Minuman beralkohol juga disampaikan politikus PKS di DPR Bukhori Yusuf. Dia menegaskan saat ini perlu ada undang-undang yang bisa meregulasi secara ketat minuman beralkohol. Sebab, pengaturan yang ada, mulai dari undang-undang, peraturan menteri, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah, tidak berhasil mengendalikan peredaran minuman beralkohol.

"Anak muda menjadi sasaran karena tidak ada aturan yang komprehensif," ujarnya.

Menurutnya, RUU Larangan Minuman Beralkohol ini akan menjadi payung hukum yang kuat untuk larangan minuman beralkohol. RUU ini dianggap akan menampung regulasi-regulasi sebelumnya yang sudah mengatur mengenai minuman beralkohol.

"Di rancangan UU ini kita menawarkan satu solusi agar berbagai ancaman regulasi yang ada itu ditampung kemudian merujuk pada suatu UU, ada payung yang kemudian kuat dan jelas dan payung itu sifatnya minol," kata Bukhori.

Dia pun meminta masyarakat untuk tidak cemas dengan regulasi ini. Sebab, minuman beralkohol bukanlah konsumsi harian dan devisa untuk negara juga angkanya kecil.

"Nilai devisanya sangat kecil. Tapi kerusakannya begitu besar," ucapnya.

Bukhori menyebut, RUU larangan minumal beralkohol juga tidak berlaku menyeluruh. Ada beberapa pengecualian seperti untuk adat, ritual keagamaan, pariwisata,  pengibatan dan tempat-tempat yang diizinkan. "Tidak mungkin ada suatu aturan tanpa ada jalan keluar," kata dia.

Terlepas dari sejumlah urgensi yang disampaikan pihak pengusul, perjalanan RUU Larangan Minol dipastikan akan berliku dan tidak mulus. Penolakan muncul dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan Baleg DPR sendiri. 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi Golkar Firman Soebagyo menegaskan, RUU Larangan Minol diskriminatif terhadap kaum minoritas di Indonesia.

"Fraksi Golkar tidak sependapat. Prinsip dalam undang-undang tidak boleh ada diskriminasi, karena UU itu demi semua golongan. Sekecil apapun masyarakat minoritas itu harus dilindungi. Karena itu bentuk namanya kebhinekaan daripada Indonesia,” kata Firman pada Liputan6.com, Rabu (18/11/2020).

Firman menyebut, minol di Indonesia juga digunakan untuk ritual keagamaan dan acara adat. Jika   minol dilarang, dipastikan ada pihak-pihak merasa ada diskriminasi.

"Minol itu kan bisa dipakai untuk ritual keagamaan, bisa juga untuk wisatawan,” tegasnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan RUU itu tak perlu lanjut dibahas. Apalagi, RUU dinilai tidak sejalan dengan UU Cipta Kerja. 

"Saya rasa tidak perlu dibahas karena juga tidak sejalan dengan UU Cipta Kerja. Cipta kerja kan melindungi investasi, lapangan kerja, apalagi situasi pandemi gini, konsekuensinya akan ada pengangguran,” terangnya. 

Terkait anggapan minol membahayakan nyawa dan menimbulkan banyak korban jiwa, Firman menilai hal itu tidak akan terjadi apabila tidak mengkonsumsi secara berlebihan.

"Apapun berlebihan pasti ada konsekuensinya. Kalau minol berlebihan pasti ada konsekuensinya. Jangankan minol, makan ayam cepat saji berlebihan saja bisa meninggal. Kalau ada risiko meninggal, tidak boleh dong mobil dipakai karena ada potensi meninggal kecelakaan. Enggak boleh dong pesawat,” bebernya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pimpinan DPR RI perlu mendalami usulan RUU Larangan Minuman Beralkohol sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Dasco berpandangan, walaupun aturan yang mengatur produksi minuman beralkohol sudah ada, namun pengusul dari anggota Baleg DPR RI mungkin ingin memperkuat lagi aturan tersebut, misalnya mengenai minuman impor agar dapat melindungi masyarakat.

"Sebenarnya kalau kemudian aturan terutama di daerah-daerah yang produksi (minuman beralkohol) itu kan sudah ada. Nah, tapi ini yang menyangkut misalnya minuman impor, dan lain-lain, mungkin dirasa oleh pengusul belum kuat untuk melindungi masyarakat. Tapi nanti kita sama-sama lihat, karena hal seperti ini memang harus dikaji lebih dalam," ujar Dasco, Rabu.

Dasco meminta tidak terlalu berlebihan menanggapi dinamika yang berkembang di masyarakat, karena semua masukan maupun penolakan dari masyarakat tentu akan menjadi perhatian Badan Legislasi DPR. Hal itu nantinya akan menentukan RUU Larangan Minuman Beralkohol bisa dimasukkan lagi ke program legislasi nasional ke depan atau tidak.

"Kita lihat nanti sejauh mana. Apakah ini nanti bisa dimasukkan lagi ke prolegnas ke depan atau tidak," kata Dasco.

Dasco mengatakan RUU Mnol dulu memang pernah dibahas DPR RI periode sebelumnya, tapi baru tahap pembahasan.

Sehingga di periode sekarang, kata Dasco, RUU itu dimulai ulang lagi pembahasannya. Ia mengatakan saat ini, Baleg DPR RI masih tahap mendengar penjelasan pengusul.

Setelah itu, Baleg DPR RI akan mengkaji lagi usulan tersebut. Sebelum menyerahkan ke pimpinan DPR RI untuk memutuskan, apakah RUU Larangan Minol akan dibahas lebih lanjut atau tidak.

"Jadi untuk periode yang sekarang, itu masih dalam tahap pemberian penjelasan dari pengusul ke Baleg. Sehingga dinamika yang berkembang di masyarakat, saya pikir tidak perlu berlebihan. Justru, ini adalah suatu dinamika dalam pembahasan RUU di DPR. Di mana penolakan-penolakan maupun masukan-masukan akan menjadi perhatian dari Baleg untuk lebih mencermati pembahasan dari usulan dari pengusul tersebut," kata Dasco.

Saksikan video pilihan di bawah ini: