Kebijakan Baru Visa, Peluang dan Tantangan Pariwisata di Era Adaptasi Kebiasaan Baru

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) melakukan berbagai upaya agar perekonomian dapat kembali bergerak dengan tetap memperhatikan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19. Salah satunya melalui program sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) sebagai standar baru pelaksanaan kegiatan pariwisata.

Di pihak lain, Kementerian Hukum dan HAM juga menerbitkan Permenkumham No. 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (untuk menggantikan Permenkumham No. 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah NKRI) serta rencana Travel Corridor Arrangement. Di tengah tantangan Era Kebiasaan Baru, kebijakan ini diharapkan membuka peluang bagi perekonomian.

"Agar peluang tersebut dapat dioptimalkan hingga memberi manfaat bagi stakeholder pariwisata, Kemenparekraf/Baparekraf melakukan upaya sosialisasi melalui Seri Webinar ‘Seller Meeting Asia Tenggara dan Oceania’," kata Nia Niscaya, Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata Kemenparekraf/ Baparekraf yang akan menjadi pembicara pada webinar sosialisasi kebijakan baru tersebut, Kamis (19/11/2020) besok.

Di antara kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk kembali menggiatkan pariwisata dengan tetap memperhatikan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19, adalah program sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) sebagai standar baru pelaksanaan kegiatan wisata. Para pegiat pariwisata yang lolos sertifikasi ini berhak mencantumkan label 'InDOnesia CARE' dalam bisnis mereka.

"Kami mendukung para pelaku industri pariwisata dalam penerapan protokol CHSE agar para wisatawan merasakan kenyamanan maksimal, karena tren menunjukkan bahwa protokol tersebut menjadi pertimbangan utama dalam menentukan destinasi mereka," ujar Achmad Yurianto, Staf Ahli Bidang Teknologi dan Globalisasi Kementerian Kesehatan.

Kebijakan terbaru visa yang dituangkan dalam Permenkumham No. 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (menggantikan Permenkumham No. 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah NKRI) dan rencana Travel Corridor Arrangement akan membuka lebih lebar pintu ekonomi bilateral dan regional.

"Kebijakan ini membuka peluang bagi perekonomian melalui pergerakan lalu lintas orang antarnegara seperti di kawasan Asia Tenggara dan Oceania, dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah pandemi," ujar Jhoni Ginting, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI.

Saksikan video pilihan di bawah ini: