Terbitkan Instruksi, Mendagri Minta Kepala Daerah Tak Ikut Berkerumun

Selain itu, Tito mengingatkan adanya sanksi bagi kepala daerah yang melanggar ketentuan yang berlaku. Adapun sanksi tersebut berdasarkan diktum keempat Instuksi Mendagri, bisa sampai pemberhentian. Berikut ketentuan soal sanksi:

Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diingatkan kepada kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah sebagai berikut:

a. Pasal 67 huruf b yang berbunyi: "menaati seluruh ketentuan perundang-undangan".

b. Pasal 78:

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:

a. Meninggal dunia

b. Permintaan sendiri;atau

c. Diberhentikan

c. Kepala daerah/wakil kepala daerah diberhentikan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. Berakhir masa jabatannya

b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan

c. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah

d. Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b

e. Melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, i, dan j

f. Melakukan perbuatan tercela.

g. Diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

h. Menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau

i. Mendapatkan sanksi pemberhentian.

"Berdasarkan Instuksi pada Diktum keempat, kepala daetah yang melanggar ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pemberhentian," bunyi diktum kelima.

"Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan," tulis diktum keenam Instruksi Mendagri.