KSP: Instruksi Mendagri soal Protokol Kesehatan Kepala Daerah Arahan Presiden

Liputan6.com, Jakarta Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan, Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Penegakkan Protokol Kesehatan, merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Instruksi itu memuat bahwa kepala daerah yang melanggar perundang-undangan dapat diberhentikan.

Donny mengatakan, Presiden Jokowi ingin agar seluruh kepala daerah tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Salah satunya, menegakkan jika ada kerumunan di masyarakat.

"Pasti dong (Instruksi atas perintah Presiden), kan (Mendagri) pembantu Presiden. Presiden ingin semua pimpinan daerah itu tidak main-main pada Covid-19, karena ini persoalan kesehatan dan keselamatan masyarakat," ujar Donny saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (19/11/2020).

Untuk itulah, Mendagri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi agar ada sanksi tegas kepada kepala daerah yang abai terhadap protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Donny menyebut pencopotan Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Barat, hingga pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga bentuk keseriusan Jokowi dalam menegakkan protokol kesehatan.

"Jadi yang melanggar akan dikenakan sanksi tegas. Tidak peduli apakah posisinya Kapolda, gubernur, bupati, walikota akan dikenakan sanksi," ucapnya.

Menurut dia, Jokowi sudah memerintahkan jajarannya untuk tidak memberikan izin dan melarang acara-acara yang menimbulkan kerumunan massa. Termasuk, jika ada penyelenggaraan reuni 212.

"Itu pasti dilarang. Tidak diberikan izin. Sudah sudah otomatis itu tidak akan diberikan izin," jelas Donny.

Saksikan video pilihan di bawah ini: