Pemerintah Libatkan Masyarakat untuk Pengembangan Mangrove di Tarakan

Liputan6.com, Jakarta Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti mengatakan bahwa pemerintah tak hanya fokus terhadap pembangunan serta rehabilitasi mangrove, tetapi konsepnya harus berkelanjutan. Sehingga keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat akan menjadi hal penting dalam keberhasilan rehabilitasi ini.

Wali Kota Tarakan Khaerul menyambut baik usulan lokasi persemaian di daerahnya. Khaerul juga mendukung program rehabilitasi mangrove nasional yang sekaligus dapat dijadikan sebagai kawasan ekowisata.

Untuk mencapai  pembangunan dan rehabilitasi mangrove, Deputi Nani mengatakan bahwa jajarannya siap melanjutkan kegiatan kunjungan lapangan dan dialog dengan masyarakat di lokasi pelaksanaan Program Padat Karya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Mangrove di Desa Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara.

Program Padat Karya PEN Mangrove dilaksanakan di Provinsi Kalimatan Utara yakni penanaman mangrove seluas 100 ha di Desa Liagu, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan dan 600 ha di Desa Sekong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung.

Kepala BPDASHL Mahakam Berau Sudaryanto menjelaskan bahwa Program Padat Karya PEN Mangrove di Desa Sengkong melibatkan 34.076 HOK dengan total 564 orang dari KTH Pemuda Tani.

Penanaman 1,21 juta batang mangrove menggunakan dua jenis pola tanam yakni silvoshery  (tambak) seluas 350 hektare dan intensif seluas 250 hektare. Lokasi berstatus hutan produksi dan dikelola oleh kelompok yang arahnya nanti ke perhutanan sosial.

Untuk diketahui, lokasi tambak cenderung lebih aman daripada di pesisir pantai dengan proses pembibitan yang dilakukan secara alami, benih ditebar, kemudian setelah tiga bulan akan dipanen. Tambak juga menjadi salah satu sektor yang meningkatkan perekonomian di Kalimantan Utara.

"Itu karena di sektor pertanian terkendala dengan biaya pupuk yang tinggi dan waktu pengangkutan yang lama," terang Sudaryanto.

Dalam kegiatan dialog, masyarakat telah merasakan dampak dari adanya program pengelolaan ekosistem mangrove adanya lapangan kerja baru di masa pandemi Covid-19. Harapan mereka setelah program ini berhasil dapat memberikan manfaat dalam peningkatan hasil tangkapan udang serta kepiting.

"Hal paling penting dari program penanaman mangrove ini bagaimana masyarakat bisa mendapatkan manfaat langsung mulai dari penanaman, pemeliharan, sampai dengan pemanfaatan berupa pengolahan produk turunan dan pemulihan ekosistem," ungkap Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tana Tidung Sugeng Haryono.

Pada awalnya hasil menjala udang dapat mencapai 10 kg, tetapi karena adanya kerusakan lingkungan hasil jala udang hanya mencapai 2 kg. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah memberikan bantuan berupa tambak udang yang telah berlangsung 4 tahun, dan lokasi penanaman mangrove sudah masuk di dalam perencanaan untuk dijadikan kawasan konservasi keanekaragaman hayati.

Pada kesempatan ini, Deputi Nani menyatakan saat ini ada 637.624 Ha ekosistem mangrove yang dinyatakan kritis dan menjadi target rehabilitasi mangrove baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, maka perlu adanya percepatan rehabilitasi mangrove yang melibatkan seluruh stakeholder.

Dirinya juga menyampaikan bahwa upaya rehabilitasi mangrove yang dilakukan saat ini maupun dimasa mendatang perlu dukungan anggaran APBN ataupun non-APBN seperti CSR.

Deputi Nani mengungkapkan bahwa Program Padat Karya PEN Mangrove ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan lingkungan serta dalam isu global perubahan iklim salah satunya proteksi pada sea level rise.

Dia pun menambahkan bahwa masyarakat bisa mengembangkan hasil olahan produk mangrove kedepannya sehingga diusulkan KKP untuk mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir untuk dibina secara khusus serta Kemenko Marves juga akan mendorong untuk benchmarking ke Karangsong, Indramayu perihal produk turunan mangrove untuk lima orang dari KTH Pemuda Tani.

"Pengelolaan ekosistem mangrove perlu dilaksanakan secara terintegrasi dan adanya kolaborasi antar multi stakeholder melalui perencanaan yang baik (roadmap) mencakup one map mangrove, peraturan, strategi pengelolaan mangrove dan pendanaan serta kelembagaannya," tutup Deputi Nani.

(*)