HEADLINE: Rencana Pangkas Libur Panjang Akhir Tahun Cegah Covid-19, Plus Minusnya?

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Satria Aji Imawan, mengatakan, langkah memangkas libur panjang akhir tahun ini dipandang tepat. Mengingat banyak kejadian yang belum selesai tracingnya, seperti klaster acara pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

"Tracing di Jakarta belum selesai pasca insiden kemarin (kerumunan Rizieq Shihab). Jadi pemangkasan hari libur ini menurut saya bagus untuk kesehatan. Karena di beberapa sudah habis penampungnya, seperti di Yogyakarta," kata Satria kepada Liputan6.com, Selasa (24/11/2020).

Namun, dia tak sepakat dengan Sri Mulyani, bahwa pemangkasan hari libur ini tak membawa dampak baik bagi ekonomi, terlebih dunia wisata.

"Untuk ekonomi tidak baik. Karena kemarin libur panjang membawa animo berwisata dan memutar uang, dan sebagainya. Biasanya akhir tahun juga banyak perjalanan dinas kerja, libur natal, dan tahun baru," jelas Satria.

Karenanya, jika ingin memangkas, maka perlu mencontoh seperti Idul Fitri kemarin. Misal mengeluarkan tagar jangan mudik dulu. Karena menurutnya, banyak protokol kesehatan yang dilanggar, karena liburan ini. "Jadi saya pikir harus ada imbuan seperti Idul Fitri, terus kan ini ada cuti juga. Jadi harus ada pesan seperti Idul Fitri dulu. #janganmudik, #dirumahaja. Karena kalau dibuka prokes banyak dilanggar. Kenaikan jadi tinggi," tutur Satria.

Satria menegaskan, dalam situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, maka yang harus jadi utama adalah menekan penyebaran virus.

"Belajar dari Idul Fitri kermarin, dilarang mudik, jadi saya rasa kita tidak harus keluar akhir tahun ini. Karena kita sama sekali tidak mengalami penurunan, secara sadar dan kasus naik terus. Sudah 500 ribu angka nasional," kata Satria.

Meski demikian, jika memang masyarakat ingin libur, maka pemerintah harus bisa memastikan pihak swasta maupun pengusaha memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan ketat. "Karena akhir-akhir ini, saya lihat, masyarakat seolah lupa dengan Covid. Belum lagi awal Desember ada Pilkada. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri, bagi pusat dan daerah harus merancang gimana, eventnya banyak sekali," ungkap Satria.

Selain itu, disarankan masyarakat berpergian tapi sifatnya lokal. Bisa belajar dari apa yang terjadi saat liburan kemarin, membuat Malioboro di Yogyakarta penuh, dan Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X marah. "Jadi yang perlu ditegaskan, protokol kesehatannya saja. Penutupan susah, karena sebenarnya aturan ada tapi tak ditegakkan. Perangkat pemerintah sibuk dengan hal lain termasuk Pilkada," jelas Satria.

Namun, dia tetap sepakat bahwa, pemangkasan libur akhir tahun ini dilakukan. "Kita bisa pindahkan ke tahun depan. Tinggal sebulan lagi masuk ke tahun baru, mungkin 3 bulan pertama bisa sudah ada vaksin. Setelah itu lebaran, bisa libur dipindahkan di situ harinya, di tahun berikutnya," kata Satria.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, sepakat dengan rencana pemerintah tersebut. Karena menurutnya, sudah banyak waktu liburan. Dan kapan mau selesai pandemi Covid-19 ini, jika masih ada yang berkumpul dan bergerombol. "Situasi lagi pandemi ngapain kita kumpul-kumpul, ini kan biar cepet selesai, kalau gini terus tidak selesai-selesai pandeminya," kata Agus kepada Liputan6.com, Selasa (24/11/2020).

Menurut dia, jika kebijakan itu diterapkan, sudah benar. Tinggal bagaimana pengawasan dan pemberian sanksinya bagi yang melanggar, misal memang tidak boleh liburan atau tak memperketat protokol kesehatan Covid-19.

"Kita cuek dengan aturan, dan negara tak berani mengatur. Ya sudah, tak akan pernah maju. Sekarang kan masih WFH, tapi kalau yang mau pulang ya pulang. Makanya saya heran bahas liburan mau gimana, orang kita kan udah libur terus. WFH sambil liburan sekarang bisa juga, transportasi sudah bisa kemana-mana boleh. Yang saya binggung ada kebijakan libur bersama, itu buat apa," tutur Agus.

Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane, mengatakan, pemotongan itu adalah hak pemerintah. Namun, tak ada hubungannya dengan Covid-19. " Kalau dihubungan dengan Covid, itu tidak tepat. Ya menurut saya, tidak efektif," kata Masdalina kepada Liputan6.com, Selasa (24/11/2020).

Dia justru memandang, banyaknya kasus akhir-akhir ini, karena jumlah tes kita memang ditingkatkan. Bahkan sudah sesuai dengan WHO. Artinya kinerja petugas yang ada sudah meningkat. "Kalau saya lihat kemarin, kapasitas testing kita sudah sesuai dengan standar WHO. Satu suspek per 1.000 penduduk. Klaimnya kan 40.000 pemeriksaan per hari," jelas Masdalina.

Sehingga menurutnya tak ada korelasinya. Yang menjadi masalah saat liburan itu, adalah kerumunan di tempat wisata. "Jadi libur boleh saja, tapi tempat wisatanya tutup. Jangan sampai libur dijadikan alasan bahwa gara-gara liburan Covid jadi meningkat. Kalau liburannya itu tidak menimbulkan kerumunan," kata Masdalina.

"Jadi tempat wisatanya mesti ditutup, karena tempat wisata itu menimbulkan kerumunan. Jangan dikaitkan dengan liburannya. Kan ada orang liburan, hanya pulang ke daerahnya, kalau dia cuman di rumah saja berkumpul dengan keluarganya itu aman," tutur Masdalina.

Sementara, Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan juga melihat, bahwa liburan ini yang menjadi masalah adalah menimbulkan kerumunan. Sehingga, dengan pemangkasan ini, masyarakat harus diingatkan bahwa ini masih dalam keadaan pandemi Covid-19.

"Bukan liburannya, intinya aktivitas apa pun yang menyebabkan bergerombol, itu harus dihindari. Ya karena itu dikurangi, mudah-mudahan jadi sadar, bahwa ini dalam rangka upaya pencegahan. Ini yang barangkali harus diingatkan," kata Ede kepada Liputan6.com, Selasa (24/11/2020).

Menurut dia, jika masyarakat belum sadar, maka akan sulit menghentingkan pandemi Covid-19. Sehingga, salah satu yang paling efektif mencegah kerumunan ini adalah jangan liburan dulu. Menurutnya, sudah banyak pelajaran yang bisa diambil masyarakat dari berkerumun atau liburan dengan banyak orang.

"Saya kira tiga kali sudah cukup buat pelajaran bagi kita, jangan ditambahin. Termasuk hati-hati Pilkada besok ya. Jangan sampai pas sudah nyoblos, ngumpul-ngumpul bergerombol lagi, Nah itu juga harus hati-hati," tutur Ede.

Sehingga ada dua esensinya dalam liburan ini. Yang pertama adalah mencegah kerumunan. "Jadi ada dua lah, yang pertama berpotensi menimbulkan kerumunan, yang kedua kelelahan liburan mengakibatkan mudah tertular," kata Ede.

Sementara itu, politisi PKS Mardani Ali Sera memandang, wacana pemangkasan liburan akhir tahun ini sifatnya kasusistis. Seharusnya, pemerintah harus membuat kebijakan yang bersifat lebih luas, mengingat angka Covid-19 terus meningkat.

"Rencana pengurangan cuti bersama pun hanya bersifat kasuistis. Sebagai bangsa kita memerlukan langkah yang besar dan konsisten. Tidak salah jika kita bertanya, apakah ada yang salah arah dalam manajemen kebijakan penanganan pandemi Covid-19 ini?," kata Mardani, Senin (24/11/2020).

Dia menuturkan, harus diakui sampai saat ini pemerintah masih terlalu fokus menjalankan langkah kuratif atau pengobatan untuk mengatasi Covid-19. Edukasi pencegahan kepada akar rumput sejatinya lebih pas untuk mengendalikan dampak negatif yang dihasilkan penyakit ini.

"Sisi hulu dari kehidupan masyarakat harus dijaga dgn pendekatan kesehatan masyarakat. Covid-19 di RS semakin membludak bahkan kerap kali di luar batas kemampuan kamar yang ada. Penurunan kasus Covid-19 akan efektif jika seluruh warga kembali mematuhi protokol Covid-19 yang ada," jelas Mardani.

Berbeda dengan Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena. Dia sepakat dengan libur yang dikurangi. Menurutnya, ini bisa mencegah interaksi warga Indonesia dalam jumlah besar di berbagai daerah yang berpotensi menaikkan angka penularan Covid- 19.

"Pemerintah dan mengajak pemda dan pihak swasta perlu diajak kerjasama terkait pencegahan ini. Kami mengajak semua warga masyarakat untuk menahan diri untuk libur ke tempat tempat keramaian dengan tetap di rumah bersama keluarga terkasih," kata Melki kepada Liputan6.com, Selasa (24/11/2020).

Jikalau akhirnya tetap ingin berlibur, setidaknya tetap perhatikan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. "Dalam keadaan apapun tegap disiplin jalankan 3 M dan 3 T di berbagai aktivitas dan tempat apalagi di tempat keramaian dan pariwisata," kata Melki.