Satgas Minta Pemda Sanksi Tegas Warga yang Tolak Tes Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah mengenakan sanksi kepada masyarakat yang menolak tes terkait virus Corona. Wiku menekankan sanksi harus diterapkan tanpa pandang bulu.

"Kami meminta pemerintah daerah untuk menerapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak mau atau menolak dites (Covid-19), untuk benar-benar menjalankannya secara ketat tanpa pandang bulu," kata Wiku dalam konferensi pers di YouTube Sekretatiat Presiden, Selasa (24/11/2020).

Dia mengatakan, pemerintah tengah mengejar ketertinggalan pencapaian angka testing yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Adapun jumlah testing Covid-19 di setiap wilayah ditentukan sesuai jumlah kepadatan populasi.

Indonesia yang memiliki jumlah penduduk 267 juta jiwa, harus melakukan testing 267.000 per minggu. Kendati begitu, kata Wiku, terjadi fluktuasi jumlah testing Covid-19 di Tanah Air.

Pada awal Juni hingga pekan ketiga Oktober 2020, terjadi tren peningkatan jumlah tes. Namun, mengalami penurunan pada dua pekan setelahnya dan kembali meningkat hingga pekan ini.

Wiku menyebut kapasitas testing di Indonesia hampir mencapai target WHO pada pekan kedua November 2020, dimana menyentuh angka 86,25 persen. Menurut dia, pemerintah terus mengejar kapasitas testing agar sesuai dengan standar dari WHO.

"Testing yang dilakukan sudah mencapai sekitar 239.000 atau 88,6 persen. Ini adalah angka tertinggi yang pernah kita capai," ucapnya.

Dia menjelaskan fluktuasi jumlah testing Covid-19 ini dikarenakan berbagai faktor. Mulai dari, adanya hari libur, jumlah dan kapasitas laboratorium, SDM tenaga kesehatan, ketersediaan reagen hingga kondisi geografis Indonesia.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini: