Jokowi Perintahkan Menteri Sosial Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat pada awal Januari 2021. Hal ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga perekonomian Indonesia dapat bergerak.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2021 dari Istana Negara Jakarta, Rabu (25/11/2020).

"Pak Mensos, di awal Januari 2021, (bansos) juga harus segera diberikan kepada penerima manfaat, kepada masyarakat agar belanja masyarakat meningkat, agar konsumsi masyarakat meningkat. Sehingga juga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah," kata Jokowi.

Dia mengingatkan seluruh jajaran menteri untuk tidak terjebak ke dalam rutinitas di masa krisis akibat pandemi Covid-19. Jokowi ingin para menteri bekerja dengan cara-cara baru dan luar biasa dalam menangani dampak Covid-19.

"Kita harus bekerja lebih cepat karena kita, sudah saya sering saya sampaikan, kita dalam kondisi krisis, semangatnya, auranya harus berbeda tidak pada kondisi normal," ucap dia.

"Semuanya harus pindah channel ke extraordinary agar program stimulus ini betul-betul bisa berdampak dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi," sambung Jokowi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui, penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak pandemi virus Corona (Covid-19) banyak kendala dan masalah. Menurut dia, hal itu dikarenakan prosedur pendistribuan bansos terlalu berbelit-belit.

2 dari 2 halaman

Fokus Utama

Jokowi menuturkan, program perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi masih menjadi fokus utama pemerintah 2021. Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun.

Alokasi belanja negara ini terdiri dari, belanja untuk kementerian/lembaga sebesar Rp 1.032 triliun serta transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 795,5 triliun. Sebanyak Rp 408,8 triliun dianggarkan untuk program perlindungan sosial.

Jokowi meminta para menteri, pimpinan lembaga negara, dan kepala daerah melakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakkan perekonomian Indonesia. Dia menekankan bahwa anggaran pemerintah dan daerah harus dibelanjakan dengan cermat, efektif dan tepat sasaran.

"Seluruh rupiah yang ada di apbn maupun apbd harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat," ucap Jokowi.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Bansos
Peristiwa
Bantuan sosial (bansos) adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar masyarakat dapat meningkatkan taraf kesejahteraan.
Lihat Selengkapnya
Bansos
Mensos Juliari Batubara