HEADLINE: Edhy Prabowo Tersangka Korupsi dan Mundur dari Menteri KKP, Apa Arah Politik Selanjutnya?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP, Edhy Prabowo resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap perizinan pengelolaan Perikanan atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020 oleh KPK. Berbalut rompi oranye dengan tangan diborgol, Edhy Prabowo langsung menyatakan mundur dari jabatan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekailgus kursi kabinet yang dia duduki saat ini. 

"Nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri," kata dia, di Gedung KPK, Kamis (26/11/2020) dini hari.

Dalam kesempatan itu juga, Edhy Prabowo meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, serta Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, sebagai konsekuensinya menyandang status tersangka korupsi yang telah ditetapkan KPK.

"Saya minta maaf kepada Bapak Presiden, saya telah menghianati kepercayaan beliau. Minta maaf ke Pak Prabowo Subianto, guru saya, yang sudah mengajarkan banyak hal," ucap Edhy Prabowo.

Di lain sisi, Presiden Jokowi menghormati langkah KPK dalam mengusut perkara yang membelit Edhy Prabowo.

"Ya tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita menghormati," kata Jokowi.

Jokowi meyakini lembaga antirasuah itu akan bekerja mengungkap kasus tersebut secara profesional. Jokowi mendukung upaya yang dilakukan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," jelas Jokowi.

Guna mengisi kekosongan Menteri KKP, Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan guna mengisi jabatan tersebut. Luhut disebut telah menerima surat penunjukkan sebagai Menteri KKP Ad Interim dari Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

"Menko Luhut telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KKP, Presiden berkenan menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KKP ad interim," jelas Juru Bicara Kemenko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri memang berada di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin Luhut.

Tentu, tak bisa dipungkiri Jokowi akan mencari pengganti definitifnya, mengingat kelautan adalah salah satu visi dan misi Jokowi yang terus ingin digapainya. Hal inilah membutuhkan sosok yang kompeten, dan satu sisi menjadi bagian kue politik bagi Gerindra.

Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ade Irfan Pulungan memberi sinyal peluang pergantian secara definitif itu ada. Mengingat, posisi menteri diperlukan sebagai pembantu Presiden dalam bekerja dan mewujudkan visi dan misinya.

"Jabatan Menteri itu kan sebagai pembantu Presiden dan menjadi hak preogratif presiden untuk menentukan posisi para pembantunya," kata Irfan kepada Liputan6.com, Kamis (26/11/2020).

Meski demikian, dia enggan berspekulasi kapan pergantian itu dilakukan. "Kewenangannya ada di Presiden," jelas Irfan.

Sementara, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Donny Gahral mengatakan, dalam kasus Edhy Prabowo posisi pemerintah jelas, yakni menghormati apa yang dilakukan oleh KPK. Presiden, kata Donny, tidak akan membela anak buahnya yang terjerat korupsi dan menyerahkan seluruhnya ke proses hukum yang berlaku.

"Saya tidak bisa wakili presiden, apakah presiden marah atau geram atau kecewa. Yang pasti tidak akan presiden bela menterinya bila bersalah. Apabila anak buah bersalah, pasti akan diserahkan proses hukum," kata Donny kepada Liputan6.com, Kamis (26/11/2020).

Dia menegaskan, hubungan Prabowo dan Jokowi tak akan renggang akibat hal ini. Terlebih soal nanti siapa pencari pengganti Edhy Prabowo.

"Tidak, kenapa? Karena Prabowo punya komitmen sama dengan korupsi. Prabowo juga katakan bila ada anak buah korupsi tidak akan membela. Artinya Presiden dan Prabowo satu suara, satu semangat jika anak buah bersalah tidak akan dibela. Tapi diserahkan proses hukum. Baik Presiden dan Prabowo ingin pemerintah bersih, akuntable," jelas Donny.

Menyalahgunakan Kepercayaan Jokowi

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas memandang, Jokowi sudah memberikan kesempatan yang besar untuk Gerindra. Namun, kepecayaan tersebut justru dibayar dengan dugaan korupsi yang kini menjerat Edhy Prabowo. Abbas menyebut, Gerindra menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan tersebut.

"Pak Jokowi itu sudah memberikan kesempatan kepada Gerindra untuk bagian inti dari pemerintahan. Tetapi kenyataan hari ini bahwa kepercayaan yang diberikan oleh presiden itu tidak dijalankan dengan baik, bahkan disalahgunakan untuk kebijakan-kebijakan yang menguntungkan sekelompok kecil orang sehingga ditangkap KPK," kata Sirojuddin kepada Liputan6.com, Kamis (26/11/2020).

Atas dasar itulah, Jokowi tak akan punya beban apapun untuk mencari pengganti Edhy Prabowo meskipun itu tak berasal dari Gerindra.

"Sebab Gerindra itu kan bukan anggota koalisi yang dari awal memperjuangkan kemenangan Pak Jokowi, bahkan itu lawannya. Dan fakta bahwa Pak Prabowo dan Pak Edhy masuk ke kabinet itu adalah bukti Pak Jokowi berbesar hati mengambil risiko besar untuk mengakomodasi Gerindra di dalam koalisi tadi. Kan tidak semua happy juga anggota koalisi yang lain," jelas Sirojuddin.

Sehingga, jika Presiden Jokowi memberikan jabatan tersebut kepada orang lain dan bukan Gerindra, tak ada beban politik yang ditanggung oleh mantan Gubernur DKI Jakarta ini. 

"Oleh karena itu saya kira sudah cukup Pak Jokowi memberikan posisi yang sangat penting untuk Gerindra ini. Tidak ada beban buat Pak Jokowi untuk mengganti dengan tokoh yang lain," ungkap Sirojuddin.

Dia juga memandang, jika tak diambil dari Gerindra, hubungan Prabowo dan Jokowi akan tetap baik-baik saja. "Karena problem-nya bukan di Pak Jokowi. Problem-nya dari kader Gerindra sendiri," kata Sirojuddin.

Dia merasa yakin Jokowi mempunyai kandidat untuk menggantikan Edhy Prabowo di KKP. Sirojuddin tak menutup kemungkinan nama Susi Pudjiastuti bisa dipilih lagi. Tapi menurutnya, bisa saja datang dari kalangan profesional lainnya.

"Banyak saya kira yang punya kemampuan dan dipercaya Presiden Jokowi. Dan apakah dari partai, kalau menurut saya akan lebih baik kalau dari kalangan profesional. Karena membutuhkan kecakapan teknis dan kecakapan bisnis yang memadai supaya sektor kelautan ini memberi sumbangan ekonomi yang lebih besar dibanding saat ini," jelas dia.

Kasus ini juga membuktikan, lingkaran kekuasaan tak membuat Gerindra bisa menahan godaan korupsi.

"Gerindra ini lama sekali berada di luar panggung kekuasaan. Jadi ada semacam euforia dari berbagai pihak yang terkait dengan koneksi Gerindra untuk berbondong-bondong memanfaatkan koneksi politik itu untuk kepentingan bisnis masing-masing," kata Sirojuddin.

Dia menyebut, ditangkapnya Edhy Prabowo bisa menjadi triger dilakukannya reshuffle kabinet yang kian hari kencang dihembuskan.

"Itu akan jadi trigger. Atau sekarang bisa jadi pergantiannya satu-satu, atau mungkin akan ada evaluasi yang lain sehingga proses pergeseran atau pergantian itu bisa dilakukan bersama beberapa pergantian yang lain," tutur Sirojuddin.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: