Deretan Kasus Korupsi 3 Wali Kota Cimahi, dari Ajay Priatna hingga Atty Suharti

KPK menetapkan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi izin proyek Rumah Sakit Kasih Bunda. Selain itu, Komisaris RS Kasih Bunda, Hutama Yonathan (HY) juga ditetapkan sebagai tersangka.

Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, penetapan tersangka itu merupakan hasil serangkaian pemeriksaan sebelum batas waktu 24 jam, sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kemudian dilanjutkan dengan gelar perkara.

"KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018-2020. KPK menetapkan dua orang tersangka," tutur Firli di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (28/11/2020).

Menurut Firli, pemeriksaan dlakukan terhadap 11 orang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bandung dan Cimahi pada Jumat, 27 November 2020.

Hasilnya, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna diduga telah menerima suap sebesar Rp 1,66 miliar dari Komisaris RS Kasih Bunda, Hutama Yonathan secara bertahap dari kesepakatan sebesar Rp 3,2 miliar.

Suap tersebut diduga diberikan Hutama kepada Ajay untuk memuluskan perizinan proyek pembangunan gedung tambahan RS Kasih Bunda. Hal itu dilakukan lewat pengajuan revisi IMB kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi.

"Nilai suap sebesar Rp 3,2 miliar yang disepakati merupakan 10 persen dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan gedung tambahan rumah sakit," Firli menandaskan.

Wali Kota Cimahi ini pun membantah telah menerima suap terkait izin proyek pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda. 

"Perlu saya luruskan sedikit, ini bukan masalah perizinan, saya tidak disuap perizinan, perizinan sudah selesai," tutur Ajay di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (28/11/2020).

"Tapi yang pasti kejadiannya bahwa teman-teman itu membangun, jadi memenangkan tender pembangunan RS swasta. Jadi ini semata-mata ketidaktahuan saya, saya pikir tidak masuk pasal apa-apa karena ini proyek swasta, karena dulunya saya di swasta, wiraswasta. Jadi tidak mungkin di Cimahi ada suap perizinan sampai Rp 3,2 miliar," lanjutnya.

Menurut Ajay, nominal Rp 3,2 miliar merupakan sisa tagihan dari pembangunan rumah sakit tersebut. Adapun biaya pembangunannya sendiri Rp 42 miliar.

"Tidak ada perjanjian fee, nggak ada, yang ada adalah di internal kami, membagi hasil iya, tapi bukan fee dari yang punya RS," jelas Ajay.

Wali Kota Cimahi Atty Suharti Tochija bersama suaminya, M Itoc Tochija resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pemulusan ijon proyek pembangunan tahap II Pasar Atas Baru Cimahi.

Keduanya diduga menerima suap Rp 500 juta dari dua pengusaha yang juga sudah jadi tersangka kasus ini, yakni Triswara Dhani Brata dan Hendriza Soleh Gunadi.‎

Adapun Atty dan suaminya, dijanjikan Rp 6 miliar oleh kedua pengusaha jika berhasil memuluskan proyek senilai Rp 57 miliar yang diketahui baru dibangun pada 2017 itu.

Penetapan tersangka ini merupakan hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan Tim Satgas KPK pada Kamis 1 Desember 2016 malam. Sejumlah orang ditangkap oleh KPK dalam OTT tersebut.

Pada OTT itu, Tim Satgas KPK juga mengamankan buku tabungan milik pengusaha yang berisi catatan penarikan uang sebesar Rp 500 juta. Diketahui, uang Rp 500 juta sudah diberikan kepada Atty melalui Itoc, yang merupakan mantan Wali Kota Cimahi dua periode tersebut.

Oleh KPK, Atty dan Itoc sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, Triswara dan Hendriza selaku pemberi suap disangka dengan Pasal 5 ayat 1 dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kemudian, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada 30 Agustus 2017 memvonis mantan Wali Kota Cimahi Atty Suharti empat tahun penjara dan tujuh tahun penjara kepada Itoc Tochija dalam perkara korupsi pembangunan Pasar Atas Cimahi.

Sementara itu, Itoc Tochija meninggal pada Sabtu 14 September 2019. Dia sempat dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat.