4 Hal Terkait Tugas Luhut di KKP Digantikan Sementara Syahrul Yasin Limpo

Posisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang kini juga menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Ad Interim, digantikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Hal ini terungkap dari surat Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang ditandatanginya tertanggal 2 Desember 2020.

Surat bernomor 8-918/M.Sesneg/D-3/AN.00.03/12/2020 tersebut dengan tegas menunjuk Menteri Pertanian sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.

"Dengan hormat kami beritahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Pertanian untuk menggantikna Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim," demikian salah satu kutipan dalam salinan surat yang diterima Liputan6.com, Rabu, 2 Desember 2020.

Pergantian ini dilakukan karena Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tengah melakukan perjalanan dinas keluar negeri.

"Pak Luhut tugas ke luar negeri," ujar Sekertaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Antam Novambar kepada wartawan, Rabu, 2 Desember 2020.

Dalam surat yang ditandatangani Menteri Sekretariat Negara, Pratikno, Luhut akan menjalani perjalanan dinas pada 2-10 Desember 2020.

Permintaan izin perjalanan dinas tersebut pun telah diajukan Luhut kepada Presiden sejak 22 November 2020.

"Pada intinya memohon kepada Bapak Presiden untuk melakukan perjalanan dinas keluar negeri pada tanggal 2-10 Desember," tulis Pratikno dalam surat tersebut.

"Kami beritahukan Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Pertanian untuk menggantikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim," tulis Pratikno dalam surat tersebut.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri BUMN Erick Thohir bertolak ke Tokyo, Jepang.

Perjalanan ini untuk mencari dukungan dalam pendirian Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi mengatakan, Luhut dan Erick Thohir rencananya akan berbicara dengan pemerintah dan pengusaha terkait di Tokyo pada 3-4 Desember 2020 untuk mendapatkan dukungan Negeri Matahari Terbit dalam pembentukan SWF.

"Kunjungan kedua menteri ini juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Presiden RI Joko Widodo dan PM Jepang di Bogor, tanggal 20 Oktober 2020," kata Heri dikutip dari Antara.

Heri menambahkan Menko Luhut Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dijadwalkan bertemu sejumlah pejabat Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang (METI) dan beberapa lembaga keuangan di Jepang termasuk Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia yang akan dinamakan Nusantara Investment Authority merupakan lembaga yang dibentuk melalui UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja yang diberi kewenangan khusus guna mengelola dana investasi. Lembaga itu akan berfungsi mengelola investasi dan menunjang pembangunan ekonomi Indonesia.

Pemerintah Indonesia mengharapkan SWF dapat mendorong perbaikan iklim investasi, pengembangan nilai aset negara dan menunjang pembangunan ekonomi, khususnya dalam mendukung realisasi proyek-proyek prioritas nasional.

Selain penjajakan dukungan dari Jepang, pemerintah Indonesia juga tengah menjajaki dukungan dari Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab (UEA).

Presiden Jokowi memberikan amanat kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk menjadi pengganti sementara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan.

Tugas ini diberikan lantaran Luhut harus melakukan perjalanan dinas ke luar negeri hingga 10 Desember 2020.

Syahrul mengatakan, dirinya akan rutin memantau tugas-tugas yang jadi tanggung jawab KKP selama masa jabatan sementara ini.

"Saya diamanatkan Presiden (Jokowi) tadi jam 09.00 (WIB) untuk melaksanakan tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Ad Interim, sementara, di dalam mengawal aktivitas-aktivitas rutin yang ada di dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata Syahrul Yasin Limpo di Gedung Mina Bahari 1, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Dia berkomitmen agar KKP bisa mempercepat penyerapan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2020 di sisa tahun ini.

Syahrul juga tak mau lepas kendali pada pelaksanaan anggaran di 2021, meski ia sudah tidak lagi menjadi sebagai Menteri KKP Ad Interim.

"Tentu saja semua konsepsi-konsepsi yang sudah terprogram bisa dilakukan upaya-upaya percepatan di dalam menutup tahun anggaran 2020 ini. Tentu saja percepatan untuk mempersiapkan langkah-langkah di tahun 2021 menjadi konsentrasi-konsentrasi saya bersama sekjen irjen dan seluruh dirjen yang ada di sini," serunya.

"Tugas daya merampungkan tugas program konsepsi aktivitas di 2020, baik secara faktual administrasi maupun keuangan. Ini pekerjaan besar sekali," tandas Syahrul Yasin Limpo.