Kemnaker Luncurkan Aplikasi SIPRONI, Ini Manfaat dan Faedahnya

Liputan6.com, Bekasi Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Layanan Produktivitas Terkini (SIPRONI) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (03/12/20). Aplikasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara cepat kebutuhan peningkatan produktivitas setiap sektor usaha.

"Dengan mengukur tingkat produktivitas suatu perusahaan menggunakan SIPRONI, maka akan diperoleh gambaran kondisi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kita dalam mewujudkan cita-cita pembangunan, serta dapat melihat sejauh mana kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi," kata Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker, Budi Hartawan dalam acara Grand Launching SIPRONI di Bekasi.

Aplikasi SIPRONI dapat diakses melalui laman web produktivitas.kemnaker.go.id. Dirjen Budi Hartawan berharap berharap melalui sistem SIPRONI ini, Kemnaker dapat menyiapkan SDM yang berdaya saing dan produktif sebagai bagian dari peningkatan daya saing nasional.

“Serta seiring dengan itu juga akan meningkatkan produktivitas nasional,” katanya.

Dirjen Budi Hartawan menambahkan, SIPRONI merupakan salah satu langkah upaya mendukung Gerakan Produktivitas Nasional (GPN), yang akan dilengkapi dengan pembentukan Forum Produktivitas Kerja (Productivity Community) untuk meningkatkan peran serta aktif Pemerintah (Pusat dan Daerah), Pelaku Usaha (Perusahaan dan Industri), Serikat Pekerja dan Akademisi di Indonesia.

Indonesia melalui Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) telah menginisiasi Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS). Gerakan ini adalah upaya menggerakkan seluruh komponen bangsa yang dilakukan secara terencana, terstruktur, sistematis dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional, kesejahteraan dan daya saing bangsa Indonesia.

"Implementasi tersebut akan dilakukan dengan teknologi, menggunakan aplikasi yang dinamakan Sistem Informasi Layanan Produktivitas Terkini (SIPRONI) yang hari ini kita launching," kata Dirjen Budi menambahkan.

2 dari 2 halaman

Dongkrak Daya Saing Indonesia

Menurutnya, SIPRONI adalah terobosan yang diperlukan untuk mendongkrak produktivitas dan daya saing nasional. Berdasarkan data World Economic Forum (WEF) dalam The Global Competitiveness Report 2019, skor daya saing Indonesia pada tahun 2019 sebesar 64,6 dan menempati peringkat 50 dari 141 negara yang tercakup.

Selain SIPRONI, dalam kesempatan yang sama juga diluncurkan Buku Produktivitas dan Daya Saing Indonesia (Jilid I). Buku Produktivitas dan Daya Saing Indonesia ini dapat diunduh secara gratis melalui link: https://bit.ly/BukuProduktivitasDayaSaingIndonesia

"Agar peningkatan produktivitas menjadi masif maka diperlukan data-data sektor ketenagakerjaan untuk dijadikan dasar dalam peningkatan produktivitas agar fokus pada area yang akan ditingkatkan. Data tersebut disediakan dalam bentuk buku jilid I hasil pengukuran produktivitas dan daya saing Indonesia," ujarnya.

Staf Khusus Menaker, Dita Indah Sari, menambahkan, ada banyak aspek yang mempengaruhi peningkatan produktivitas, baik itu produktivitas pada perusahaan maupun pekerja/buruh. Dari sisi perusahaan, beberapa variabel yang mempengaruhi produktivitas di antaranya adalah regulasi yang baik, penerapan teknologi yang tepat guna, infrastruktur dan sebagainya.

Sedangkan dari sisi pekerja/buruh, beberapa variabel yang mempengaruhi produktivitas adalah penerapan K3 di lingkungan kerja serta kompetensi pekerja/buruh itu sendiri. Untuk itu, ia meminta manajemen HRD di perusahaan untuk menjadikan produktivitas pekerja ini sebagai aspek penting dalam meningkatkan produktivitas perusahaan.

“Inilah pentingnya manajemen HRD bisa menjadikan produktivitas ini sebagai ukuran memberikan tambahan insentif kepada pekerja,” kata Dita Indah Sari.

Peluncuran aplikasi SIPRONI dan Buku Produktivitas dan Daya Saing Indonesia ini juga diisi dengan dialog bersama Ketua Tim Pokja LPN dan Menaker periode 1999-2000, Bomer Pasaribu. Turut hadir dalam acara ini Direktur Bina Produktivitas Kemnaker, Fahrurozi; Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono; dan Kepala Disnakertrans Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi.

(*)