Airlangga: Program Vaksinasi Covid-19 Tunggu Evaluasi BPOM dan Fatwa MUI

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program vaksinasi Covid-19 belum bisa langsung dilakukan, meski vaksin sudah tiba di Indonesia. Dia menjelaskan vaksinasi harus melalui berbagai tahapan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hal ini untuk memastikan bahwa vaksin Covid-19 yang akan disuntikkan ke masyarakat benar-benar aman. Selain itu, program vaksinan juga harus menunggu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Pelaksanaan vaksinasi masih harus melewati tahapan evaluasi dari Badan POM untuk memastikan aspek mutu keamanan dan efektifitasnya. Selain itu, juga menunggu fatwa MUI untuk aspek kehalalannya," jelas Airlangga dalam konferensi pers, Senin (7/12/2020).

Adapun vaksin yang sudah berada di Indonesia sebanyak 1,2 juta dosis. Jumlah ini merupakan bagian dari total komitmen sebanyak 3 juta dosis vaksin yang akan datang pada Januari 2021.

Airlangga mengatakan pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan secara bertahap sesuai sasaran prioritas. Untuk tahap awal, vaksin akan disuntikkan kepada tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik.

"Kedatangan dan ketersediaan vaksin ini secara bertahap. Begitu pula pelaksanaan vaksinasi dilakukan juga secara bertahap dengan prioritas," ucapnya.

Menurut dia, pemerintah akan menyedikan vaksin Covid-19 secara gratis dan mandiri atau berbayar untuk masyarakat. Airlangga menyebut vaksinasi merupakan upaya pemerintah mengakhiri pandemi Covid-19 di Indonesia, selain testing, tracing (pelacakan), dan treatment (3T).

Kendati vaksinasi nantinya dimulai, dia meminta masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penularan. Mulai dari, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Ketiga hal tersebut 3T, 3M dan vaksinasi harus selalu berjalan bersamaan sampai kita semua di Indonesia, di seluruh dunia benar-benar lepas dari pandemi Covid-19," tutur Airlangga.

Saksikan video pilihan di bawah ini: