4 Imbauan KPU hingga Wakil Ketua MPR pada Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, pantauan lapangan menunjukkan tingginya tingkat kesadaran (awareness) masyarakat soal pencoblosan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 meningkat.

Pihaknya pun berharap kerja sama dari berbagai pihak untuk menegakkan aturan protokol kesehatan diperkuat.

"Kita mengatur agar jam kedatangan tak bersamaan. Adanya fasilitas cuci tangan, sarung tangan ketika mencoblos sehingga terlindungi ketika pegang surat suara hingga menyentuh meja kursi. Ini perlu dikabarkan sehingga semua pihak bisa mematuhi protokol kesehatan," ujar Arief, Minggu, 6 Desember 2020.

"Bagi kami, tak ada yang perlu dikhawatirkan terkait penyebaran Covid-19 pada saat kegiatan pencoblosan jika protokol kesehatan dipatuhi," tegasnya.

Hal itu disampaikan Arief saat menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Arief mengaku, tingginya tingkat kesadaran masyarakat soal pencoblosan pilkada 9 Desember memang meningkat, apalagi kegiatan KPU seperti distribusi logistik juga bisa disaksikan oleh masyarakat. Hal seperti ini membuat pengetahuan masyarakat akan Pilkada juga meningkat.

Pihaknya juga optimistis soal tingkat partisipasi masyarakat, jika melihat tren sebelumnya. Hasil survei SMRC, rata-rata tingkat partisipasi 74%. Namun catatan KPU sejak pemilu 1999, sejak 2014, ada kenaikan partisipasi pemilu nasional. Bahkan pada Pilpres 2019 lonjakannya cukup tinggi yakni hingga 81,9 persen.

"Apakah tren kenaikan pemilu nasional ini akan terjadi juga di pemilu kepala daerah yang nuansanya berbeda? Kalau dilihat 2015, angka rata-rata partisipasi 63%. Yang serentak itu kan pilkada tahun 2015, 2017, 2018. Kami mencatat trennya juga naik. Pilkada terakhir angka rata-ratanya 72%. Memang belum mencapai target nasional, namun trennya meningkat," urai Arief.

Hal senada dikatakan oleh Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi yang meyakini bahwa pelaksanaan protokol kesehatan dapat melindungi masyarakat dari paparan virus corona. Hasil akhirnya tentu mutu demokrasi bisa meningkat meskipun dalam kondisi pandemi.

"Kami KPU berusaha seoptimal mungkin melakukan persiapan pemungutan dan penghitungan suara, termasuk dalam hal penerapan protokol kesehatan," ujarnya.

Menurut dia, harapan KPU pemilih akan betul-betul hadir ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Pasalnya tahapan pemungutan suara pada 9 Desember telah dilengkapi dengan penerapan protokol kesehatan.

"Alat pelindung diri (APD) maupun logistik pemilihan sesuai ketentuan diharapkan tiba di TPS paling lambat sehari sebelum hari H," katanya.

Raka mengatakan, optimisme serta ikhtiar KPU dan masyarakat diharapkan menghasilkan pesta demokrasi yang lebih bermutu. Termasuk mengenai partisipasi yang dipatok 77,5 % dapat terwujud.

"Semoga akan terwujud sebagaimana yang ditargetkan. Target itu merupakan ikhtiar sungguh sungguh dari KPU untuk menjaga dan memfasilitasi pelaksanaan/penggunaan hak pilih. Selian KPU, maka peran peserta dan pemilih juga sangat penting," tegasnya.

Polri juga kembali mengimbau kepada pelaksana dan pemilih untuk tetap memperhatikan dan mematuhi disiplin penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan virus Corona Covid-19 saat Pilkada Serentak 2020. Khususnya saat berada di Tempat Pemunggutan Suara (TPS).

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono menyampaikan, hal itu demi mengantisipasi munculnya klaster baru penyebaran Covid-19, yaitu klaster Pilkada.

"Silakan gunakan hak pilihnya. TNI-Polri akan menjaga suasana tetap aman dan kondusif. Tapi jangan lupa pihak penyelenggara dan pemilih harus tetap mengutamakan protokol kesehatan," tutur Argo dalam keterangannya, Senin, 7 Desember 2020.

Pilkada Serentak diikuti oleh 270 daerah meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Argo pun memastikan pihaknya akan memaksimalkan pengamanan.

"Termasuk melakukan mitigasi dan pemetaan di wilayah yang menggelar Pilkada khususnya daerah rawan," jelas dia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan, agar tak ada kerumunan pada masa pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan 9 Desember.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Tahapan Pemungutan Suara Pilkada Serentak Tanggal 9 Desember 2020 di Sasana Bhakti Praja Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Desember 2020.

Menurut dia, jika 100 persen mereka yang memiliki hak suara hadir, ada sekitar 100,3 juta orang yang melakukan pencoblosan di Pilkada 2020.

Sehingga, perlu memastikan aturan yang sudah disiapkan oleh KPU agar sesuai protokol kesehatan dan mencegah kerumunan tersebut.

"Pemungutan suara ini sudah diatur oleh KPU mengenai mekanismenya untuk tidak terjadi kerumunan, di antaranya adalah membuat jadwal yang hadir, dan kemudian Peraturan KPU sudah menetapkan maksimal 500 pemilih per TPS, juga sudah diatur," kata Tito.

Karena itu, dalam rapat tersebut, dia berharap betul seluruh aparat keamanan dan penyelenggara pemilu bisa menyiapkan keamanan yang baik dan sesuai dengan protokol kesehatan di Pilkada 2020.

"Karena rapat ini diikuti juga oleh aparat keamanan, aparat pengawas, maka kita menyamakan persepsi untuk kesiapan kita menghadapi hari besok, kemudian ada kegiatan perhitungan suara dan juga ada rekapitulasi," jelas Tito.

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengimbau kepada para pasangan calon yang ikut kontestasi Pilkada Serentak 2020, tim sukses, dan para pendukungnya tidak melakukan politik uang untuk memenangkan pemilihan.

Menurut dia, pada H-1 jelang pencoblosan, biasanya sering terjadi praktik-praktik kecurangan seperti politik uang.

Untuk itu, Jazilul meminta kepada semuanya agar tidak menggunakan cara-cara kotor dalam proses pemilihan pemimpin.

"Ini sudah diindikasikan beberapa menggunakan politik uang, kami berharap semuanya khususnya kepada penyelenggara yang menemukan politik uang agar tidak diberikan toleransi karena itu merusak demokrasi," kata Jazilul di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 8 Desember 2020.

Dia pun berharap masyarakat memilih dengan hati nuraninya. Karena menurut Jazilul, apabila memilih pemimpin tergiur dengan transaksi politik uang, maka meski secara prosedur terpilih, namun pemenangnya itu akan cacat secara etika.

Jazilul mengatakan, sehari jelang pencoblosan Pilkada 2020, para penyelenggara Pilkada Serentak 2020 harus memastikan semua berjalan baik. Mulai dari alat pencoblosan hingga kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di tempat pemungutan suara (TPS).

"Kepada para penyelenggara pemilu agar memastikan semua alat coblosan, panitianya siap untuk melaksanakan karena waktunya tinggal satu hari. Waspadai juga hoaks yang provokatif yang bisa memicu masalah di Pilkada," kata dia.

Jazilul yang biasa disapa Gus Jazil itu juga berpesan di tengah kondisi pandemi Covid-19, para penyelenggara pemilu melakukan tugasnya dengan adil, jujur, dan profesional.

Dia menilai tak menutup kemungkinan para timses paslon akan merayu penyelenggara pemilu untuk bertindak di luar aturan sehingga sikap profesional, adil, dan jujur diperlukan dalam menjalankan tugas kepemiluan.

"Saya berharap penyelenggara agar bertindak profesional karena tidak menutup kemungkinan timses juga merayu penyelenggara untuk bertindak di luar aturan," ucap Jazilul.

Wakil Ketua Umum DPP PKB itu juga berpesan jangan sampai TPS yang digunakan dalam Pilkada 2020 menjadi tempat penyebaran Covid-19 sehingga semua pihak harus mematuhi protokol kesehatan.

"KPU sudah membuat petunjuk teknis saat pelaksanaan pemungutan suara dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sehingga semua pihak harus mematuhinya," tegas Jazilul.