Hari Anti Korupsi, Pimpinan DPR Singgung Penggunaan Sistem Keuangan Berbasis IT

Politisi Partai Golkar Aziz Syamsudin Jadi Saksi Kasus Setya Novanto — Politisi Partai Golkar Aziz Syamsuddin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/11). Ia diperiksa sebagai saksi yang meringankan untuk tersangka dugaan korupsi pengadaan e-KTP, Setya Novanto. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka Hari Anti Korupsi, Pimpinan DPR Aziz Syamsudin menyinggung penggunaan sistem keuangan yang berbasis dengan informasi dan teknologi, terlebih dalam sistem keuangan lembaga-lembaga negara.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar ini menuturkan, hal ini bisa membuat semakin transparannya sistem keuangan lembaga negara.

"Sistem penggunaan keuangan kedepan harus menggunakan IT agar transparan dan akuntabilitasnya terjaga," kata Azis saat dikonfirmasi, Rabu (9/12/2020).

Sebagai anggota DPR Ia juga berharap di Hari Anti Korupsi ini, lembaga antirasuah ini bisa mengedepankan preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi.

"Menjadikan momentum hari antikorupsi dengan mengedepankan preventif," jelas Azis.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Prabowo Subianto tak tunjuk Fadli Zon sebagai Wakil Ketua DPR 2019-2024. Ketua Umum Partai Gerindra itu menunjuk Sufmi Dasco Ahmad.

2 dari 2 halaman

Ketua KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri mengingatkan pentingnya Pilkada Serentak 2020 yang bersih. Apalagi, gelaran Pilkada 2020 ini berbarengan dengan peringatan Hari Pemberantasan Korupsi Sedunia (Hakordia).

"Peringatan Hakordia hari ini bertepatan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang digelar di 270 daerah, harus menjadi perhatian seluruh anak bangsa untuk mencegah terjadinya jual beli suara dan suap menyuap, karena dari sinilah akan tumbuh suburnya korupsi. Mari cegah sedini mungkin perilaku koruptif di Pilkada 2020," ujar Firli Bahuri dalam keterangannya, Rabu (9/12/2020).

Firli menyebut, pihaknya sudah berkali-kali turun ke berbagai daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 untuk menerapkan Pilkada yang jurur dan bersih. KPK juga kerap meminta agar masyarakat memilih calon yang berintegritas.

"KPK tak henti-hentinya mengajak agar mereka selalu mengikuti kaidah-kaidah pemberantasan korupsi dalam Pilkada Serentak 2020," kata Firli.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Hari Anti Korupsi
Hari Anti Korupsi Sedunia