Tekan Kasus Covid-19, Satgas: PSBB Ketat Perlu Jadi Pertimbangan Pusat dan Daerah

Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito menegaskan pastikan tidak terjadi penumpukan dan kerumunan di TPS saat pilkada dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (26/11/2020). (Biro Pers Sekretariat Presiden/Lukas)

Liputan6.com, Jakarta Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat untuk menekan laju penularan Covid-19. Hal ini menjawab permintaan agar pemerintah melakukan rem darurat nasional.

"Pemberlakuan PSBB yang ketat ini perlu menjadi pertimbangan baik pemerintah pusat dan daerah dengan prinsip tahapan pembukaan dan penutupan sektor," katanya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (10/12/2020).

Wiku mengakui, pandemi Covid-19 memberikan dampak pada berbagai sektor. Tak hanya kesehatan, tapi juga sektor ekonomi. Karena itu, setiap pengambilan kebijakan yang berkaitan dan penaggulangan Covid-19 harus memperhatikan aspek tersebut.

"Kebijakan yang diambil dengan harus menggunakan pendekatan multisektor dan memperhatikan berbagai aspek lainnya," ujarnya.

2 dari 2 halaman

Ambil Langkah Tegas

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra, meminta pemerintah mengambil langkah tegas untuk menekan laju penularan Covid-19. Caranya, melakukan rem darurat nasional.

"Rem darurat itu apakah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) nasional atau lockdown. Tetapi istilah lockdown kan tidak dikenal di kita, yang dikenal istilah PSBB. Nah, kalau PSBB tidak bisa dilakukan parsial harus nasional dan kompak. Itu baru efektif," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (10/12).

Hermawan mengingatkan, vaksin Covid-19 tidak bisa menekan laju penularan Covid-19. Vaksin Covid-19 baru efektif menekan kasus Covid-19 bila telah disuntikkan kepada 70 persen dari total populasi di Indonesia.

Bila jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 270 juta jiwa, maka vaksin Covid-19 harus diberikan kepada 189 juta jiwa baru efektif menekan kasus Covid-19.

"Itu baru kita katakan punya daya ungkit untuk pengendalian Covid-19. Tapi sejauh ini (vaksin Covid-19) hanya wacana, belum realitas. Jadi itu belum bisa dijadikan punya dampak," kata dia.

Hermawan melihat saat ini penularan Covid-19 di lingkungan masyarakat sangat tinggi. Bahkan, ada sejumlah kasus Covid-19 yang tidak terdeteksi dan tidak terlaporkan ke pemerintah.

Penularan ini diprediksi masih akan terus terjadi usai Pilkada dan libur akhir tahun 2020. Sementara kemampuan pemerintah dalam melakukan testing (pemeriksaan) dan tracing (penelusuran) masih rendah.

"Jadi memang kapasitas testing kita masih terbatas, kemampuan telusur bermasalah karena terbatasnya testing, kemudian area di kehidupan semuanya terbuka," jelasnya.

Reporter: Titin Supriatin

Sumber: Merdeka.com

Gubernur DKI Anies Baswedan memberlakukan kembali PSBB Transisi di Jakarta. Alasannya pelandaian kasus harian Corona usai pengetatan PSBB.

COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
Satgas Covid-19
PSBB Ketat
PSBB