PK Ditolak, PAN DKI Minta Pemprov Keluarkan Izin Reklamasi Pulau G

20160417-Penampakan Terkini Bentuk Pulau G Hasil Reklamasi Teluk Jakarta — Sejumlah warga memadati kawasan Muara Angke untuk melihat proses reklamasi di Jakarta, Minggu (17/4). Lokasi yang dulunya mejadi tempat nelayan mencari ikan berubah menjadi dataran dari proyek Reklamasi Teluk Jakarta. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi PAN DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) Pemprov DKI terhadap perizinan reklamasi Pulau G.

"Apapun keputusan Mahkamah Agung, tentu hal tersebut menjadi kewajiban untuk diikuti oleh Pemprov. Karena keputusannya punya ketetapan hukum," kata Bendahara Fraksi PAN DPRD DKI Farazandi Fidinansyah, dalam keterangannya, Senin (14/12/2020).

Farazandi menyebut, apabila keputusan MA tidak dijalankan, maka hal itu justru berpotensi terjadi masalah baru lagi.

"Bisa jadi akan ada pertanyaan dan polemik baru nanti jika ketetapan hukum tersebut tidak dijalankan," ucapnya.

Diketahui, Pemprov DKI harus mengeluarkan izin reklamasi Pulau G dengan pengembang PT Muara Wisesa Samudera, yang proyeknya sempat dihentikan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara mengenai penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di Pulau D atau Kawasan Pantai Maju. Dia menyebut reklamasi dan penerbitan IMB merupakan dua hal yang berbeda.

2 dari 2 halaman

Sesuai Keputusan MA

Pemberian izin itu sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung yang menolak peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN.

Putusan tersebut diketok pada 26 November 2020. Adapun Panitera Pengganti Retno Nawangsih, dan Hakim 1 Yodi Martono Wahyunadi, Hakim 2 Hary Djatmiko dan Hakim 3 Supandi.

"Amar putusan tolak PK," demikian bunyi putusan yang dikutip Liputan6.com dari laman MA, Kamis (10/12/2020).

Dengan ditolaknya PK tersebut, maka kembali pada keputusan PTUN sebelumnya, agar Anies Baswedan selaku Gubernur DKI menerbitkan izin reklamasi tersebut.