HEADLINE: Luhut Minta Anies Perketat WFH, Mal dan Tempat Hiburan, Ada Apa?

Liputan6.com, Jakarta Kasus Covid-19 di DKI Jakarta belum ada tanda-tanda mereda atau turun. Ibu Kota hampir selalu diurutan teratas penyumbang kasus positif Covid-19 di Tanah Air setiap harinya. Jumlahnya bahkan mencapai angka seribuan setiap harinya. Angka ini diprediksi akan melambung seiring libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021 yang sudah di depan mata. 

Tak ingin liburan Natal dan Tahun Baru menjadi kluster baru Covid-19. Pemerintah pusat mewanti-wanti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan sejumlah langkah pencegahan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan,  meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home hingga 75 persen mulai 18 Desember hingga 8 Januari 2021.

"Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal dan tempat hiburan,"  ujar Luhut saat Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali, secara virtual, Senin 14 Desember 2020.

Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan menyatakan, pernyataan Menko Luhut yang memberikan penekanan hanya kepada DKI Jakarta untuk penanganan kasus kasus Covid-19 jelang libur Natal dan Tahun Baru, kuranglah tepat. Sikap tersebut hanya akan memunculkan friksi antara pusat dengan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Pemprov DKI Jakarta. 

"Hal-hal politis seperti itu tidak perlu lagi dilakukan karena tidak menjadi prioritas penanganan kasus Covid-19 ini. Dalam kasus ini seharusnya lihat per kota, lihat 6 wilayahnya dan daerah lain juga, biar imbang. Jangan kesannya Jakarta saja," ujar Ede kepada Liputan6.com, Rabu (16/12/2020).

Ede menyatakan, tingginya kasus Covid-19 di Jakarta tak lepas dari tingginya testing Covid-19 yang dilakukan. Ede menyatakan, ada ketimpangan testing di antara DKI dengan testing nasional sebesar 20 hingga 25%.

"Memang laboratorium lebih banyak di Jakarta. Harusnya daerah lain diperbanyak sehingga kita bisa menemukan kasus," jelasnya.

Ede menambahkan, pengetatan untuk mencegah kasus Covid-19 harusnya sudah dilakukan di awal ketika kasus ini muncul.

"Kalau kita belajar dari lockdown di Wuhan dan Hubei China, 6 minggu pertama mereka lockdown dan 6 minggu selanjutnya diambil alih pusat dari provinsi. Ketat sekali dan itu sukses, kasusnya enggak naik lagi," ujarnya.

Sementara di Indonesia, Ede menyoroti kebijakan penanganan Covid-19 terkesan naik turun. Menurutnya, provinsi prioritas seperti DKI, Jateng, Jatim, dan Jabar, seharusnya tidak ada pilihan selain PSBB ketat.

"Termasuk WFH 75% itu, sehingga tetap ada yang ngantor tapi lebih banyak kerja di rumah," ujarnya.

Di sisi lain, kata Ede seharusnya dikembangkan model PSBB berbasis mikro level RW yang memang kasusnya tinggi.

"Kan kita sudah punya data, dan ini sudah waktunya membuat variasi PSBB yang tadinya besar kita pindah ke level RW," tukasnya.

Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih menyatakan, apa yang dilontarkan Menko Luhut Binsar Panjaitan lebih pada penekanan bahwa DKI adalah contoh, karena kasus Covid-19 ibu kota hampir selalu tertinggi setiap harinya. Sehingga daerah lain siap untuk memperketat diri saat menyambut liburan Natal dan Tahun Baru 2020.

"Ini strategi memberi contoh agar daerah lain bisa mengikuti nantinya, bukan ada gesekan pusat dan DKI. Kalau penanganan Covid ini konsen bersama tidak boleh ada pemikiran seperti itu," ujarnya.

Menurut Daeng, apa yang dilakukan Menko Luhut tersebut sudah benar. Memperketat WFH serta membatasi orang-orang yang berkumpul yang berpotensi meningkatkan penularan adalah hal yang tepat.

"Saya pikir arahan itu betul, lebih memperketat WFH," ujarnya kepada Liputan6.com, Rabu (16/12/2020).

Dia menilai kebijakan daerah, termasuk DKI Jakarta di masa new normal ini sudah tepat. Penggunaan gas dan rem dalam penanganan kasus Covid-19 sudah dilakukan secara berimbang.

IDI meminta agar tidak ada libur panjang dan kegiatan berkerumun dalam libur Natal dan perayaan tahun baru untuk menghindari ledakan kasus Covid-19 pasca liburan.

"Itu juga memicu orang dirawat di RS besar, secara subjektif orang kesehatan juga khawatir beban rumah sakit menjadi berat dan tenaga kesehatan bisa berguguran lagi," kata Daeng.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio berpendapat imbauan Menko Luhut tersebut tidak akan berpengaruh besar karena kasus Covid-19 sudah menyebar.

“Sekarang mau diketatkan atau apa tidak berpengaruh juga, sudah melebar tidak jelas, kebijakannya kan bertele-tele tidak terukur, tiba-tiba bikin ini,” ujar Agus kepada Liputan6.com, Rabu (16/12/2020).

Agus menambahkan, kebijakan ini dapat membuat bingung publik. Ia memberi contoh, ketika masyarakat sudah memutuskan untuk berlibur dan telah beli tiket, tiba-tiba ada larangan untuk pergi.

“Jadi kebijakan ini membuat bingung publik," katanya.

Terkait efektivitas kebijakan Luhut, Agus mengaku tidak yakin. Di sisi lain, kebijakan  lockdown  menurutnya akan lebih efektif jika dilakukan sejak awal pandemi.

"Soal efektivitas saya tidak yakin akan efektif karena sudah terlanjur. Dari awal saya setujunya  lockdown," sambungnya.

Agus menambahkan, sejak Maret dia telah mengatakan bahwa pandemi tidak bisa didobel dengan ekonomi. Dengan kata lain, pandemi seharusnya ditangani secara menyeluruh dan setelah selesai maka kegiatan ekonomi bisa dilanjutkan.

“Tapi kebijakan kita PSBB, ekonomi tetap jalan ya jadinya begini hampir sepuluh bulan tidak beres-beres," katanya.

Menurutnya, langkah terbaik yang bisa dilakukan saat ini adalah mengikuti protokol kesehatan. Hanya saja, aturan-aturan tersebut tidak disertai sanksi tegas.

"Sanksi kan harus ada di Perda (Peraturan Daerah) dan Undang-Undang yang ada hanya DKI dan Jawa Timur," pungkasnya.

Saksikan Video Terkait di Bawah Ini: