Cegah Korupsi, Jokowi Minta Lembaga Pemerintahan Tingkatkan Transparansi

20161207-Presiden Jokowi Serahkan DIPA 2017-Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sambutan saat penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) 2017 dan Anugerah Dana RAKCA 2016 bagi Daerah Berkinerja Baik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta lembaga pemerintahan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk memimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Selain mencegah korupsi, dia menyebut hal tersebut guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi," ujar Jokowi saat memberi sambutan dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2020 secara virtual, Rabu (16/12/2020).

KPK Tangani 597 Kasus Korupsi pada 2020-2024, Kembalikan Uang Rp2 Triliun ke Negara

Menurut dia, saat ini pemerintah tengah berupaya melakukan reformasi di sektor perizinan dan layanan publik untuk mempersempit peluang korupsi. Khususnya, sektor-sekor yang terkait kepentingan masyarakat serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

"Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah," jelas Jokowi.

Pemerintah, kata dia, juga melakukan reformasi struktural besar-besaran dengan memangkas regulasi yang rumit dan tumpang tindih. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi digital sehingga dapat mencegah terjadi korupsi.

"Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital, seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya," kata Jokowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo. Jokowi menyebut KPK akan bekerja transparan dan profesional.

2 dari 2 halaman

Pengawasan Internal

5 Dewan Pengawas KPK Pilihan Jokowi — Presiden Joko Widodo (kanan) menyalami Tumpak Hatorangan Panggabean usai pelantikan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Upacara pelantikan Dewan Pengawas KPK dipimpin langsung Presiden Joko Widodo. (Foto: Biro Pers Setpres)

Kendati begitu, Jokowi menyebut pembenahan sistem membutuhkan dukungan pengawasan dari pengawas internal di institusi pemerintah maupun eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah.

Jokowi mengakui, partisipasi masyarakat sangat penting untuk mengawasi kerja aparat pemerintah.

Menurut dia, mengembangkan budaya antikorupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hal penting dalam pencegahan. Jokowi meyakini dengan langkah-langkah yang sistematis, upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi akan lebih efektif.

"Langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan," tutur Jokowi.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Korupsi
Peristiwa
Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Lihat Selengkapnya
Korupsi
Hari Antikorupsi