Sukses

Wagub DKI Sebut Bansos Tunai Bisa Disalurkan Lewat Transfer Bank dan Pos

Skema bansos Covid-19 di Jakarta tak lagi berupa sembako, tapi diganti menjadi uang tunai mulai 2021 mendatang.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, Pemprov DKI akan mengikuti intruksi Kementerian Sosial (Kemensos) terkait pemberian bantuan sosial (bansos) pada tahun 2021 berupa uang tunai kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

"(Besaran bansos tunai) Rp 300 ribu diberikan setiap bulan selama enam bulan ke depan, mulai bulan Januari," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (17/12/2020).

Saat ini Pemprov DKI Jakarta kembali mendata masyarakat yang akan menerima bansos tunai untuk tahun 2021 itu. Menurut Riza, ada kemungkinan jumlah penerima berkurang setelah sejumlah masyarakat kembali bisa bekerja.

"Jumlah penerima sedang dicek kembali, sebelumnya 2,45 juta, ada kemungkinan jumlahnya menurun," ucapnya.

Rencananya pemberian bansos tunai kepada masyarakat dilakukan dengan sejumlah cara, salah satunya yakni melalui sistem transfer bank.

"Nanti akan disetorkan langsung melalui Bank DKI dan melalui PT Pos, diberikan setiap bulan Rp 300.000 selama 6 bulan ke depan," ujar Riza.

Pemprov DKI Jakarta berharap nantinya masyarakat dapat menggunakan bansos tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

"Kita harapkan masyarakat bisa membelanjakannya di warung-warung, pasar-pasar sekitar rumah. Sehingga dapat menggerakkan ekonomi di sekitar rumah masing-masing, sehingga ada peningkatan pergerakan ekonomi," jelas Riza.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

2 dari 2 halaman

Skema Bansos Tunai untuk Jakarta

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial (Mensos) RI Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di wilayah Jabodetabek berupa bantuan sosial tunai (BST) pada 2021.

"Bansos Jabodetabek skema yang kita gunakan ialah BST, tapi teknisnya masih harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Muhadjir di Gedung Kementerian Sosial Jakarta, Senin (15/12/2020) dikutip dari Antara.