Sukses

2 Respons KPK Tanggapi Isu Keterlibatan Gibran dalam Kasus Korupsi Bansos

KPK memastikan akan terus mendalami setiap informasi terkait kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara, termasuk kabar soal Gibran Rakabuming Raka.

Liputan6.com, Jakarta - Belum lama ini beredar informasi soal adanya keterlibatan Gibran Rakabuming Raka dalam dugaan kasus suap pengadaan bansos Covid-19.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun memastikan akan terus mendalami setiap informasi terkait kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara, termasuk kabar soal Gibran Rakabuming Raka.

Karena belakangan, beredar kabar, Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu disebut-sebut sebagai pihak yang merekomendasikan PT Sritex dalam pengadaan goodie bag bansos Covid-19.

"Kami memastikan setiap informasi akan digali dan dikonfirmasi pada saksi-saksi yang diperiksa," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (20/12/2020).

Sementara itu, Gibran pun langsung membantah bahwa dirinya ikut campur tangan urusan bansos, apalagi soal merekomendasikan goodie bag untuk bansos ke pihak Sritex.

"Itu enggak benar. Saya itu tidak pernah merekomendasikan atau memerintahkan dalam urusan bansos, apalagi merekomendasikan goodie bag untuk bansos," kata Gibran di Solo.

Berikut fakta-fakta terkait kabar keterlibatan Gibran Rakabuming Raka dalam dugaan kasus suap pengadaan bansos Covid-19 dihimpun Liputan6.com:

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 6 halaman

KPK Pastikan Terus Dalami Kasus

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mendalami setiap informasi terkait kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara. Termasuk informasi soal adanya keterlibatan Gibran Rakabuming Raka.

Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu disebut-sebut sebagai pihak yang merekomendasikan PT Sritex dalam pengadaan goodie bag bansos Covid-19.

"Kami memastikan setiap informasi akan digali dan dikonfirmasi pada saksi-saksi yang diperiksa," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (20/12/2020).

 

3 dari 6 halaman

KPK Masih Terus Selidiki

Ali menyatakan, peroses penyidikan kasus ini masih berjalan. Sehingga tak menutup kemungkinan tim penyidik akan mendalami informasi tersebut dengan melakukan pemanggilan terhadap Gibran.

"Saat ini proses penyidikan danpenyelesaian berkas perkara tersebut masih terus berlangsung. Penyidik masih akan melengkapi bukti, data dan informasi dengan memanggil dan memeriksa sejumlah saksi," tegas dia.

 

4 dari 6 halaman

Gibran Membantah

Gibran Rakabuming Raka angkat bicara terkait namanya dikaitkan dengan perkara suap bantuan sosial atau bansos yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Dia membantah, bahwa dirinya ikut campur tangan urusan bansos, apalagi soal merekomendasikan goodie bag untuk bansos ke pihak Sritex.

"Itu enggak benar. Saya itu tidak pernah merekomendasikan atau memerintahkan dalam urusan bansos, apalagi merekomendasikan goodie bag untuk bansos," kata Gibran di Solo, Senin (21/12/2020).

Dia menegaskan, tak ikut campur tangan dengan hal tersebut. Bahkan meminta mengecek dan membuktikannya.

"Sritex juga bisa dicek, itu berita tidak benar. Kalau ada buktinya, bisa dibuktikan. Intinya saya tidak pernah melakukan hal seperti itu," ucap Gibran.

 

5 dari 6 halaman

Belum Pernah Bertemu Juliari Batubara

Gibran menuturkan, dirinya tak pernah berpikir untuk melakukan korupsi bansos. Apalagi dilakukan sekarang.

"Kalau mau korupsi kenapa baru sekarang, kenapa enggak dulu-dulu. Saya enggak pernah seperti itu. Kalau pengen proyek ya yang lebih gede. PLN, Pertamina, jalan tol itu nilainya triliunan," kata dia.

Bahkan Gibran, tak pernah bertemu dengan Juliari, hanya kenal saja.

"Ya kenal sih kenal, tapi saya belum pernah ketemu," terang dia.

Dirinya juga mempersilakan soal dana kampanye untuk dicek.

"Semua bisa dicek secara online," tegas Gibran.

6 dari 6 halaman

Penyaluran Bansos Corona di Daerah Terkendala Birokrasi