Liputan6.com, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut, isu reshuffle (perombakan) kabinet yang akhir-akhir ini menguat dapat mengganggu kinerja para menteri. Terlebih, bagi menteri-menteri yang disebutkan akan terkena reshuffle.
"Iya dong (isu reshuffle menganggu), bagaimana dia lagi bekerja kemudian berita masif tentang pergantian menteri. Apa orang tidak terganggu? Ada kabinet, ada lembaga, ada kementerian ini yang sekarang ditulis jelas-jelas," ujar Ngabalin saat dihubungi, Senin (21/12/2020).
Baca Juga
"Suasana batin manusia ini kan mesti kita baca juga, sementara mereka sangat serius bekerja," sambungnya.
Advertisement
Ngabalin menyebut, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Kepala Negara sehingga hanya Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengetahui siapa saja menteri yang perlu diganti. Untuk itu, semua pihak diminta bersabar hingga diumumkan Jokowi.
"Yang paling pokok itu, jangan isu dan opini menyebar secara masif kemudian mengganggu kinerja para menteri. Itu tidak bagus, tidak bagus, kasihan," ucapnya.
Â
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Isu Reshuffle Menguat Setelah 2 Menteri Ditangkap KPK
Adapun isu Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet kembali menguat pasca dua menterinya yakni Juliari Batubara dan Edhy Prabowo menjadi tersangka dugaan korupsi. Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial.
Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi tersangka dugaan korupsi izin ekspor benih lobster. Juliari merupakan kader PDIP sedangkan Edhy adalah kader Partai Gerindra.
Selain keduanya, sejumlah menteri lain turut disebut akan terkena reshuffle. Bahkan, sudah beredar nama-nama yang dinilai akan menggantikan posisi menteri yang di-reshuffle.
"Bahwa kalau (menteri) kelautan dan (menteri) sosial itu sudah pasti, sudah pasti Presiden memilih (penggantinya). Tetapi kalau yang (menteri) lain-lain kan ada isunya, ini, ono segala macam itu kan mengganggu," tutur Ngabalin.
Dia mengaku tak mengetahui siapa yang akan mengisi posisi Menteri Sosial dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Ngabalin juga menolak berbicara saat ditanya terkait kemungkinan kementerian lain ikut terkena reshuffle.
"Perintah UUD 1945 dan turunan UU-nya itu kan memberikan kewenangan penuh, kepada Presiden yang memiliki hak prerogatif dalam mengangkat dan memberhentikan para anggota kabinet, para pembantu beliau," jelas dia.
Belajar dari jejak sebelumnya, Jokowi yang merupakan orang Jawa tulen kerap melakukan reshuffle pada Rabu antara Pon atau Pahing. Adapun Rabu Pon terdekat yakni, jatuh pada 23 Desember 2020.
"Tidak usah dikait-kaitkan dengan Pon atau hari-hari tanggal Jawa, yang pasti Presiden punya kewenangan itu," kata Ngabalin.
Advertisement