LBH Pers Desak MA Cabut Aturan Dokumentasikan Sidang Harus Izin Hakim

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mendesak Mahkamah Agung (MA) mencabut Peraturan MA (Perma) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan.

LBH Pers menyoroti Pasal 4 ayat (6) yang mengatur terkait kewajiban adanya izin ketua majelis hakim untuk mengambil gambar maupun audio di persidangan.

"LBH Pers mendesak Mahkamah Agung mencabut Perma No 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkup Pengadilan karena dapat menghambat hak pers dalam mencari, mengelola dan menyebarluaskan gagasan, dan informasi," ujar LBH Pers dalam keterangan tertulis, Senin (21/12/2020).

LBH Pers menilai, Perma tersebut akan menghambat kinerja jurnalistik yang diatur undang-undang. Apalagi dalam Pasal 7 Perma ini juga mengkualasifikasikan pelanggaran pada Pasal 4 ayat (6) itu sebagai contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan.

"LBH Pers menilai kebijakan yang ditetapkan MA tersebut akan menghambat fungsi dan peran Pers dalam mencari dan menyiarkan informasi kepada publik," kata LBH.

LBH berpandangan, kehadiran awak media dalam proses persidangan merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik dan jaminan atas akses terhadap keadilan.

Selain itu, Pasal 4 ayat (3) UU Pers telah memberi jaminan terhadap kemerdekaan pers, dengan memberi hak kepada pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

"Sehingga semestinya MA tidak menghalangi kerja jurnalistik melalui Perma," kata dia.

Menurutnya, MA semestinya tidak menganggap kehadiran jurnalis sebagai gangguan terhadap peradilan. Sebab, peran dan fungsi jurnalis juga dapat meminimalisir praktik mafia peradilan yang dapat mengganggu independensi hakim dalam memutus.

"Keberadaan jurnalis di ruang persidangan penting untuk menjamin proses peradilan berjalan sesuai peraturan yang berlaku dan terpenuhinya akses untuk keadilan. Sebab dengan terbatasnya akses di ruang persidangan, diyakini akan membuat mafia peradilan makin bebas bergerak tanpa pengawasan jurnalis," kata dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: