3 Tanggapan Terkait Wacana Reshuffle Kabinet Menteri Jokowi

Setelah dua menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), wacana reshuffle kabinet kian mengemuka. Bahkan dikabarkan akan dilakukan di bulan Desember ini.

Hal ini dipandang oleh sebagian relawan Jokowi, agar Presiden bisa kembali mengingatkan para jajaran menterinya untuk mengembangkan Nawacita. Dan relawan punya peran dalam penyusunan Nawacita tersebut.

"Nawacita adalah sebuah naskah perjuangan yang menjadi inspirasi RPJMN 2015-2019 dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan," kata Ketua Bidang Kelembagaan dan Hubungan Antar-Lembaga, Seknas Jokowi, Dono Prasetyo melalui keterangannya, Jumat, 18 Desember 2020.

Karena itu, dalam reshuffle nanti, ada baiknya Jokowi mempertimbangkan kandidat yang mengerti betul akan arti Nawacita tersebut.

"Konsep Nawacita perlu menjadi bahan masukan dan turut memberi warna dalam reshuffle yang hari-hari ini sedang dalam proses pematangan," ucap Dono.

Menurut Dono, tak ada salahnya sejumlah nama relawan bisa jadi pertimbangkan Jokowi untuk mengisi kursi kosong di KKP dan Kemensos. Sebab, para relawan paham dan ikut andil dalam penyusunan Nawacita.

Nama-nama yang diusulkan di antaranya ada Sekjen Seknas Jokowi, Dedy Mawardi, lalu ada relawan lainnya Ammarsyah dan Victor Sirait.

"Dan Budi Ari Setiadi (Wamendes)," jelas Dono.

Selain itu, desakan reshuffle Kabinet Indonesia Maju muncul dari Komite Rakyat Nasional (Kornas) Jokowi. Namun, mereka enggan disebut sebagai bentuk minta jatah kursi menteri.

Para relawan yang mengusung Jokowi ini mengaku, ada beberapa menteri yang layak diganti, karena tidak bekerja secara maksimal.

"Banyak yang gagap di kementerian ini. Karena beda kondisi normal dengan tidak normal. Banyak yang WFH kan saat ini. Menurut kita supaya perform. Itu dasar kenapa harus ada perombakan di saat pandemi ini," kata Ketua Kornas Jokowi, Abdul Havid Permana, di Hotel Le Dian, Kota Serang, Banten, Senin, 21 Desember 2020.

Menteri yang dianggap tidak mampu mengikuti ritme dan menghasilkan kinerja baik yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pariwisata (Menpar) Whisnutama, Menkominfo Jhonny G Plate, Menteri Agam (Menag) Fahrur Rozi, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Mereka mengajukan beberapa nama yang berasal dari relawan, untuk menggantikan posisi berbagai macam menteri itu, seperti Budi Arie Setiadi, Ketua Projo. Kemudian ada nama Hilman Farid, pendiri relawan penggerak Jakarta Baru.

Selanjutnya, ada nama Silmy Karim, profesional muda yang kini menjabat sebagai Dirut Krakatau Steel. Kemudian Viktor Sirait, Ketua Bara JP. Eko Sulistyo, Pembina Kornas Jokowi. Kemudian, Roy Maningkas, ekonom.

Ada juga nama Ammarsjah Purba, Kornas Komunitas Alumni Perguruan Tinggi. Lalu Osmar Tanjung, Sekjen PKP Berdikari. Kemudian, Dedy Mawardi, Sekjen Seknas Jokowi, dan Panel Badrus, pendiri Pusat Informasi Relawan.

Banyaknya nama relawan Jokowi yang diusulkan menjadi menteri itu, dikatakan Abdul Havid bukan untuk menagih janji atau bagi-bagi jatah posisi menteri.

"Dasar awal kita kenapa diajukan nama relawan, kenapa di saat pandemi ada reshuffle, bacaan kita kurang efektif nya kabinet saat ini. Desakan reshuffle ini karena pandemi, sebenarnya persoalan kita bukan menagih jatah," terangnya.

Mereka beralasan tidak ingin jika banyak menteri Jokowi berasal dari partai politik (parpol), yang pastinya memiliki kepentingan pada pilpres 2024 mendatang. Para relawan ini mengklaim, hanya mereka yang mampu menjaga kepemimpinan Jokowi hingga 2024 mendatang.

"Karena tahun 2024 akan ada hajatan politik lagi, maka diperlukan loyalitas. Jadi harus ada yang mengawal (Jokowi), jangan sampai 1 sampai 2 tahun ada agenda politik," jelasnya.

Terkait kabar wacana reshuffle kabinet, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai pendukung pemerintah, menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.

"Menyerahkan sepenuhnya ke presiden," kata Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin Wahid kepada Liputan6.com, Minggu, 20 Desember 2020.

Dia menuturkan, pihaknya tak mau terlalu ikut campur apakah Presiden Jokowi cukup mengganti dua jabatan menteri yang kosong atau perombakan yang lainnya. Dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden, mengingat itu bagian hak prerogatifnya.

"Karena itu hak prerogatif presiden," jelas Hasanuddin.

Sementara itu, Ketua DPP PKB Faisol Riza mengatakan, wacana reshuffle kabinet menguat akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dia bahkan melempar wacana akan ada 6 posisi yang akan diganti oleh Jokowi.

"Saya dengar ada 6 posisi," kata Faisol saat dikonfirmasi, Senin, 21 Desember 2020.

Meski demikian, dia tak bisa memprediksi apakah jumlah tersebut sudah baku. Bahkan Faisol menyebut angka yang bakal diganti lebih dari itu.

"Mungkin bisa lebih," tutur dia.

Saat ditanya siapakah yang akan diganti Jokowi? Menurutnya menteri yang urusannya dengan percepatan vaksin dan pemulihan ekonomi.

"Akan ada 2 posisi yang akan diganti juga terkait percepatan vaksinasi dan percepatan pemulihan ekonomi," kata Faisol.

Faisol menuturkan, akan ada penambahan kursi wakil menteri. Dia memprediksi orang muda yang akan masuk dalam kabinet.

"Mungkin masuk orang-orang muda yang menambah dinamisnya kabinet. Plus lainnya beberapa wamen juga akan ada tambahan," jelas dia.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin enggan menyebut kapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet.

Menurut dia, Jokowi bebas mengangkat dan memberhentikan para pembantunya apabila memang sudah diperlukan.

"Tentu saja bahwa mau hari, mau tanggal, mau jam, saya kira sama sekali bukan menjadi masalah dan menjadi pertimbangan bagi Bapak Presiden," kata Ngabalin saat dihubungi Liputan6.com, Senin, 21 Desember 2020.

Dia mengatakan, reshuffle kabinet adalah wewenang penuh Kepala Negara dan dapat dilakukan kapan saja sesuai keinginan Jokowi. Ngabalin menyebut Jokowi selalu memonitoring dan mengevaluasi kinerja para menteri, sehingga dia mengetahui waktu tepat untuk melakukan reshuffle.

"Pokoknya dalam waktu 1x24 jam, suka-suka aja Presiden kan. Tidak ada pertimbangan waktu, mana aja Presiden punya waktu (untuk reshuffle)," ujar dia.

Ngabalin menyadari bahwa isu soal perombakan kabinet sudah beredar luas di kalangan masyarakat. Sejumlah pihak menyebut Jokowi akan melakukan reshuffle pada 23 Desember 2020, yang jatuh pada Rabu Pon sesuai penanggalan Jawa.

Hal ini berkaca dari dua reshuffle kabinet sebelumnya, dimana dilakukan pada Rabu Pon. Namun, Ngabalin meminta semua pihak untuk bersabar hingga diumumkan Jokowi.

"Tidak usah dikait-kaitkan dengan Pon atau hari-hari tanggal Jawa, yang pasti Presiden punya kewenangan itu," terang dia.

Dia mengaku tak mengetahui siapa nama-nama yang akan mengisi posisi Menteri Sosial dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Ngabalin juga menolak berbicara saat ditanya terkait kementerian lain yang juga ikut terkena reshuffle.

"Perintah UUD 1945 dan turunan UU nya itu kan memberikan kewenangan penuh, kepada Presiden yang memiliki hak preogratif dalam mengangkat dan memberhentikan para anggota kabinet, para pembantu beliau," tutur Ngabalin.

Lalu Ngabalin menyebut, isu reshuffle kabinet yang akhir-akhir ini menguat dapat mengganggu kinerja para menteri. Terlebih, bagi menteri-menteri yang disebutkan akan terkena reshuffle.

"Iya dong (isu reshuffle menganggu), bagaimana dia lagi bekerja kemudian berita masif tentang pergantian menteri. Apa orang tidak terganggu? Ada kabinet, ada lembaga, ada kementerian ini yang sekarang ditulis jelas-jelas," papar dia.

"Suasana batin manusia ini kan mesti kita baca juga, sementara mereka sangat serius bekerja," sambungnya.

Ngabalin menyebut, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Kepala Negara sehingga hanya Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengetahui siapa saja menteri yang perlu diganti. Untuk itu, semua pihak diminta bersabar hingga diumumkan Jokowi.

"Yang paling pokok itu, jangan isu dan opini menyebar secara masif kemudian mengganggu kinerja para menteri. Itu tidak bagus, tidak bagus, kasihan," tutup Ngabalin.

(Fifiyanti Abdurahman)