Walk Out saat PSI Bicara, Fraksi di DPRD DKI Dianggap Abai Jalani Fungsi Perwakilan

Liputan6.com, Jakarta Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiarti menilai, sikap yang dijalankan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam situasi pandemi Covid-19 tepat, lantaran  menolak kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan pendapatan DPRD DKI Jakarta 2021.

Dia juga mengapresiasi PSI menyampaikan adanya gagasan kenaikan gaji ini dan sikap penolakannya sebelum ketuk palu. Dengan begitu, publik menjadi tahu tentang adanya isu ini sehingga bisa menyampaikan pandangan agar gagasan menaikan pendapatan ini dibatalkan.

"Apalagi kalau kita dengar tentang latar belakang DPW PSI menolak tersebut didasari oleh kepentingan publik, dimana uang kenaikan sepatutnya diberikan untuk kebutuhan penanganan pandemi Covid, maka PSI menjalankan fungsi partai politik yang memang seharusnya," katanya di Jakarta, Selasa (22/12/2020).

Aisah mengungkapkan, reaksi mayoritas fraksi di DPRD DKI Jakarta terhadap keputusan PSI dengan walk out dalam rapat paripurna dinilai tidak menjalankan fungsi mereka sebagai perwakilan rakyat.

Semestinya, kata Aisah, fraksi lain beradu gagasan kala berbeda pandangan tentang urgensi adanya kenaikan anggaran pendapatan tersebut.

"Sikap ketidaksukaan partai lain atas posisi PSI yang ditunjukan dengan walk out ataupun kritik terhadap PSI, bahkan menyatakan bahwa PSI hanya ingin menarik atensi publik, maka justru menunjukan partai lain belum dewasa dalam berpolitik dan tidak menjalankan fungsi utamanya merepresentasikan kepentingan publik," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini