Risma Langgar 2 UU karena Rangkap Jabatan sebagai Mensos dan Wali Kota Surabaya?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengangkat Tri Rismaharini atau Risma sebagai Menteri Sosial. Risma saat ini masih merangkap jabatan sebagai Wali Kota Surabaya.

Risma mengatakan, rangkap jabatan ini sudah mendapat izin dari Jokowi.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menilai, rangkap jabatan ini tidak etis dilakukan.

"Praktik rangkap jabatan kembali terlihat oleh publik. Lewat pengakuan Risma, kita bisa melihat inkompetensi. Dua pejabat publik itu tidak berpegang pada prinsip etika publik," kata Egi dalam keterangan persnya, Rabu (23/12/2020).

Oleh sebab itu, ICW mendesak Risma untuk mundur dari salah satu jabatannya. Seharusnya, kata Egi, pejabat publik memiliki kemampuan untuk memahami peraturan dan berorientasi pada kepentingan publik.

"Jika Ibu Risma tidak segera mengundurkan diri, maka ia tidak layak menduduki posisi pejabat publik apa pun," ujar Egi.

Dia menjabarkan, ada dua undang-undang (UU) yang dilanggar dengan Risma saat merangkap jabatan.

Pertama, Pasal 76 huruf H UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Pada Pasal tersebut memuat larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk melakukan rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya," kata Egi.

Kedua, lanjut dia, Pasal 23 huruf a UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal itu menyebutkan, menteri dilarang merangkap jabatan pejabat negara lainnya.

"Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah," bunyi pasal tersebut.

Merujuk pada regulasi lain, yakni Pasal 122 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Menteri dan Wali Kota disebut sebagai pejabat negara.

"Ini menunjukkan bahwa baik dalam kapasitasnya sebagai wali kota atau menteri, posisi Risma bertentangan dengan dua UU tersebut," tutur Egi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: