Bakamla: Kerawanan Illegal Fishing di Selat Malaka-Laut Natuna Utara Meningkat

Liputan6.com, Jakarta - Badan Keamanan Laut (Bakamla) mencatat, adanya kenaikan tingkat kerawanan pencurian ikan atau illegal fishing oleh kapal asing di sepanjang Selat Malaka hingga Laut Natuna Utara pada 2020.

"Secara umum terjadi kenaikan kerawanan yang dapat dilihat dari rekapitulasi tahun 2020 yang meningkat dibandingkan tahun 2019. Ini mungkin karena situasi Covid dan sebagainya," kata Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia di Mabes Bakamla RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020).

KKP Sebut Masih Banyak Kapal Nelayan Indonesia Tangkap Ikan di Negara Lain Tanpa Izin

Bakamla mencatat, sepanjang 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap 1.018 kapal dan 24 di antaranya diproses terkait dugaan tindak pidana. Adapun kapal-kapal yang berbendera Indonesia banyak mengalami kesalahan administrasi sehingga hanya mendapat peringatan dan pembinaan.

"Untuk penyelundupan merupakan kerawanan tertinggi dan tersebar merata di sepanjang pesisir Indonesia," jelas dia.

Sementara itu, untuk kondisi keselamatan laut terpantau masih banyak kecelakaan yang terjadi dan mayoritas disebabkan oleh faktor cuaca. Namun begitu, akar permasalahan yang sebenarnya adalah faktor kesalahan manusia.

"Kurang cakap dalam membaca cuaca, pemeliharaan permesinan, serta kurang waspada sehingga mengakibatkan kapasitas muat menjadi akar masalah dari penyebab kecelakaan di laut. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 ada kecenderungan peningkatan angka kecelakaan pada tahun 2020," Aan menandaskan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Terkait ketegangan di perairan Natuna Utara, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal China di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.

2 dari 2 halaman

Bakamla Susun Rekomendasi Pengelolaan Perbatasan Laut ke Presiden Jokowi

Kapal pencuri ikan asal Vietnam — Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI kembali menangkap Kapal Ikan Asing (KIA) asal Vietnam karena dicurigai melakukan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau, Sabtu (12/12/2020). (Dok Bakamla RI)

Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia menyampaikan, pihaknya akan menggenjot kinerja pada 2021. Sejumlah persiapan pun dilakukan.

Salah satunya dengan telah menyusun rekomendasi pengelolaan perbatasan laut yang akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Dalam rangka HUT Bakamla 15 Desember kemarin kita adakan seminar dan akhirnya keluarlah tiga strategi untuk mengelola perbatasan laut," tutur Aan di Mabes Bakamla RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020).

Strategi yang pertama adalah simbol negara harus hadir di setiap perbatasan laut. Bakamla bersama instasi terkaitd, lanjut dia, harus selalu ada dan siaga agar tidak diremehkan oleh kapal asing.

"Kedua, kita harus eksplorasi. Jadi semuanya sampai ke pelaku ekonomi, akademisi. Dan di sana itu harusnya ada bts-bts supaya jangkauan komunikasi kita bisa sampai ke luar perbatasan pun masih (terkoneksi). Kemarin saya sudah menghadap Kominfo, tanggapannya bagus sekali, kapal-kapal kita akan diberikan BTS-BTS (Base Transceiver Station)," jelas Aan di markas Bakamla.

Yang ketiga, sambung Aan, perlu diplomasi di laut yang dapat dilakukan oleh semua pihak, baik kementerian, lembaga, TNI, Polri, akademisi, hingga pelaku ekonomi.

"Bukan kita nangkapin kapal Vietnam tapi kapal kita nggak ada. Nelayan hadir di sana. Kalau hanya nangkap ngusir nangkap ngusir itu sudah dari dulu. Ini kita susun dan rumusan ini akan kita sampaikan ke Bapak Presiden. Kemarin dari Pak Mahfud juga sambutannya baik. Jadi seminar ini tidak sekedar selesai, tapi ada hasilnya dan akan saya sampaikan ke Pak Presiden," Aan menandaskan.