Menko Polhukam Ingatkan Aparat dan Pemda Tolak Aktivitas FPI

Menko Polhukam Mahfud Md (Foto:Liputan6/Putu Merta Surya Putra)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menegaskan, tidak ada lagi legalitas keberadaan untuk organisasi Front Pembela Islam (FPI). Untuk itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mewakili pemerintah mengingatkan kepada aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk meniadakan setiap aktivitas FPI.

"Kepada aparat-aparat, pemerintah pusat dan daerah, kalau ada sebuah organsisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada. Terhitung hari ini," tutur Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020).

Mahfud menyebut, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82 PUU 11 Tahun 2013 tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan.

"Karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa," jelas Mahfud Md.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sekretaris Umum FPI, Munarman, membantah terjadi baku tembak antara laskar pengawal Rizieq Shihab dengan polisi. Menurutnya, yang terjadi adalah penembakan oleh pihak kepolisian, karena tak ada laskar FPI yang dibekali senjata api.

2 dari 2 halaman

FPI Bubar Sebagai Ormas 21 Juni 2019

Mahfud melanjutkan, FPI sejak tanggal 21 Juni 2019 telah bubar sebagai ormas. Namun sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban, keamanan, dan bertentangan dengan hukum.

"Seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia sepihak, provokasi, dan sebagainya," Mahfud menandaskan.

Mahfud MD
Tokoh
Politikus, ilmuwan, tokoh agama. Guru Besar Tata Negara UII, mantan anggota DPR, mantan Ketua Konstitusi,
Lihat Selengkapnya
Mahfud MD
FPI
FPI Bubar
FPI Dibubarkan