Dukung Pelarangan FPI, Golkar: Sudah Jelas Rekam Jejaknya Selama Ini

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai, dasar hukum pemerintah melarang kegiatan ormas Front Pembela Islam (FPI) sudah cukup kuat. Ace mengatakan, sudah jelas bagaimana rekam jejak FPI selama ini.

"Saya kira pemerintah memiliki kewenangan dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam melarang aktivitas organisasi FPI. Kita semua sudah tahu rekam jejak FPI selama ini," ujarnya kepada wartawan, Rabu (30/12/2020).

Ace mengutip Perppu Ormas Pasal 59 ayat (3). Disebutkan, organisasi kemasyarakatan dilarang melakukan tindak permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan, melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan agama, melakukan tindak kekerasan dan mengganggu ketertiban umum, hingga melakukan kegiatan yang menjadi kewenangan penegak hukum.

Selain itu, pasal 61 juga menyebutkan sanksi tegas. Mulai dari peringatan tertulis, penghentian aktivitas, hingga pencabutan izin badan hukum ormas yang melanggar.

Sehingga, Ace menyimpulkan dasar hukum itu sudah jelas dipakai pemerintah untuk melarang FPI.

"Jadi, kebijakan Pemerintah ini jelas memiliki landasan hukumnya," kata pimpinan Komisi VIII DPR RI ini.

Dalam pertimbagan Surat Keputusan Bersama (SKB) juga jelas dibeberkan pemerintah pelanggaran dalam rekam jejak FPI. Misalnya dugaan keterlibatan anggota FPI dalam tindak pidana terorisme hingga melakukan sweeping di masyarakat.

"Soal keterlibatan beberapa anggotanya ke dalam tindakan terorisme, melakukan sweeping yang berarti telah memposisikan dirinya sebagai penegak hukum, melakukan tindakan kekerasan dan lain-lain," jelas Ace.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini: