Respons Mereka Usai FPI Berganti Nama Front Persatuan Islam

Menko Polhukam Mahfud Md, perubahan nama yang dilakukan FPI tersebut diperbolehkan saja, asal tak melanggar hukum.

"Boleh. Mendirikan apa saja boleh, asal tidak melanggar hukum. Mendirikan Front Penegak Islam boleh, Front Perempuan Islam boleh, Forum Penjaga Ilmu juga boleh," kata Mahfud Md dalam keterangannya, Jumat, 1 Januari 2021.

Menurut dia, pemerintah tidak akan melakukan langkah-langkah khusus terhadap perubahan nama FPI tersebut.

"Pemerintah tidak akan melakukan langkah khusus. Wong tiap hari juga berdiri organisasi," jelas Mahfud Md.

Dia merinci, saat ini ada 440.000 ormas dan perkumpulan di Indonesia. Dirinya menegaskan, keberadaan mereka pun tidak dipermasalahkan pemerintah asal tidak melanggar hukum. 

Mahfud Md mencontohkan, banyak organisasi bubar kemudian didirikan lagi. Seperti Masyumi kemudian lahir Masyumi Reborn, dan sebagainya.

"Nahdlatul Ulama (NU) pernah pecah dan pernah melahirkan KPP-NU juga tidak ditindak sampai bubar sendiri," kata dia.

Menurutnya, secara hukum alam, yang bagus akan tumbuh, yang tidak bagus akan layu baik yang lama maupun yang baru.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono mengatakan, semua orang memiliki hak untuk mendirikan organisasi masyarakat. Namun, dirinya mengingatkan, ada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia terkait pendirian ormas.

Hal itulah, lanjut Argo yang harus dijadikan landasan untuk membuat sebuah Ormas.

"Silakan aja aturan-aturan itu dijadikan landasan dalam membuat suatu organisasi," kata dia di Mabes Polri, Jumat (1/1/2021).

Sementara, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin lewat akun Twitternya mengatakan, menurutnya apa pun namanya, tetap tidak ada tempat untuk FPI.

"Front Persatuan Islam (FPI) apapun namamu kau tidak ada tempat di Republik ini," tulis Ngabalin dalam Twitternya @AliNgabalinNew, Jumat, 1 Januari 2021.

Ngabalin meyakini, haluan Front Persatuan Islam adalah negara Khilafah Islamiyah. Menurut dia, hal itu bertolak belakang dengan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Basis & haluanmu adalah negara Khilafah Islamiyah itu adalah sebuah pembangkang terhadap negara & konstitusi yang sah & berlaku," jelas dia.

Ngabalin mewanti generasi muda Islam untuk sadar diri dan terlindung dari organisasi masyarakat yang memiliki dugaan kecenderungan gerakan radikal.

"Awas jangan gagal paham. Generasi muda Islam harus terlindungi dari ormas radikal," dia menandasi.