PKB: Indonesia Harus Belajar dari Timur Tengah Terkait Tumbuhnya Politik Identitas

20160109-Polemik-Resafel-Kabinet-Jokowi-JK-Jakarta-AY — Dewan Syuro DPP PKB dan juga Anggota DPR RI Maman Imanulhaq (kiri) . (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq menilai pernyataan pendiri Partai Ummat Amien Rais yang menuding pemerintah menghabisi demokrasi di Indonesia dengan melarang aktivitas Front Pembela Islam (FPI) dinilai tidak tepat.

Menurut Maman, pembubaran FPI dilakukan dengan dasar kuat dan sesuai undang-undang.

"Pendapat Amien Rais itu merupakan alternatif pandangan yang spekulatif dan tidak terlalu tepat," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq kepada wartawan, Senin (4/1/2021).

Maman mengatakan demokrasi menjamin hak-hak sipil dan politik. Menurutnya, Indonesia harus belajar dari pengalaman banyak negara, terutama di Timur Tengah, pembiaran tumbuhnya politik identitas yang dibarengi dengan kepemimpinan kerumunan yang agitatif, berujung pada kekerasan dan perang. Kalau sudah begitu, eksistensi negara dapat terancam.

Menurut Maman, kepemimpinan berbasis kerumunan identitas berbahaya karena sering menumbuhkan massa yang emosional.

"Massa akan dengan mudah digiring untuk melakukan tindak kekerasan," ujar Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB ini.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Menko Polhukam RI, Mahfud MD didampingi sejumlah menteri dan kepala lembaga negara mengumumkan pelarangan aktivitas FPI. Mahfud menjelaskan FPI sebenarnya telah dinyatakan bubar sejak Juni 2019.

2 dari 2 halaman

Perbedaan Pendapat Jadi Penyeimbang

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menyampaikan bahwa perbedaan pendapat bagian dari bunga-bunga demokrasi.

Dalam negara demokrasi, perbedaan sebagai sebuah penyeimbang. Namun bukan berarti perbedaaan tidak ada batasnya.

"Perbedaan dalam demokrasi Pancasila bukan bebas nilai tapi terikat nilai. Nilai pertama adalah Pancasila, budaya ketimuran, agama, dan sudah pasti adalah konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang telah mengatur demokrasi kita," kata Rahmad.

Bila nilai-nilai itu ditabrak dan diingkari, maka dampak dan risikonya terlalu mahal buat NKRI. Rahmad mengingatkan bahwa negara diberikan ruang dan wewenang hukum untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan NKRI berdasarkan konstitusi. Rahmad mengajak semua pihak untuk berpikir positif menyikapi kebijakan pembubaran FPI demi kesatuan NKRI.