Kemendikbud: 14 Provinsi Siap Gelar Sekolah Tatap Muka pada 2021

Intip Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Bekasi — Sejumlah murid memasuki sekolah SD Negeri 6, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/8/2020). Pemerintah setempat memberikan izin kepada enam sekolah untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka selama satu bulan. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jumeri mengungkapkan, bahwa hingga saat ini sudah ada 14 provinsi yang siap menggelar sekolah tatap muka pada 2021.

Kendati, kata Jumeri, tak semua kabupaten/kota di bawah 14 provinsi itu menerapkan sekolah tatap muka di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini.

"Daerah yang sudah siap adalah ada 14 daerah (provinsi). Meskipun setiap daerah itu tidak ada yang mutlak, tidak ada yang 100 persen bisa siap," ujarnya melalui kanal Youtube Kemendikbud RI, Selasa (5/12/2020).

Sementara provinsi yang melakukan pembelajaran campuran sebanyak empat provinsi. Dan 16 provinsi disebut masih belum siap melakukan pembelajaran di sekolah.

"Saya sering mendapatkan pertanyaan apakah SKB 4 Menteri akan dicabut dengan banyak daerah yang menunda PTM (pembelajaran tatap muka). SKB ini enggak akan dicabut, karena SKB itu udah tepat," katanya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Jelang persiapan sekolah tatap muka pada tahun ajaran mendatang, Bima Arya memantau kondisi sekolah di Kota Bogor pada Kamis siang, seraya mensosialisasikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pengurus sekolah.

2 dari 2 halaman

Keleluasaan Pemda

Pasalnya, menurut Jumeri, SKB itu telah memberikan keleluasaan bagi daerah ihwal pembukaan sekolah pada 2021 ini. Hal ini mengingat Pemda yang paling paham soal kondisi pandemi Covid-19 di daerahnya masing-masing.

Oleh karenanya SKB itu membebaskan keputusan untuk membuka sekolah selama pandemi kepada Pemerintah Daerah.

"Karena daeralah yang paling tahu dinamika Covid yang ada di wilayahnya masing-masing. Boleh jadi satu provinsi tidak membuka (sekolah) secara serentak," kata Jumeri.

Ia mempersilakan bagi daerah yang sudah dianggap aman agar bisa kembali membuka pembelajaran di sekolah.

"Dipersilakan kepada pimpinan daerah untuk mengambil keputusan untuk mengizinkan pembukaan satuan pendidikan untuk melayani pembelajaran tatap muka," tegasnya.