Komisi III DPR: Secara Legalitas FPI Tak Punya Dasar Hukum, Sudahi Perdebatan

FOTO: Suasana Sekitar Markas FPI Pasca Dibubarkan Pemerintah — Pengendara sepeda motor melintas di depan poster Rizieq Shihab di Jalan Petamburan 3, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Pemerintah memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi massa Front Pembela Islam (FPI). (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Pro dan kontra soal pembubaran organisasi Front Pembela Islam (FPI) asih berlanjut. Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni meminta agar masyarakat menyudahi perdebatan ini.

"Marilah kita akhiri perdebatan tentang dasar hukum, aturan, metode, dan lainnya. Karena langkah pemerintah membubarkan dan melarang FPI itu udah dipertimbangkan dengan matang," kata Sahroni, Selasa (5/1/2021).

Top 3 News: Terungkap, Prabowo Biayai Retreat Kabinet Merah Putih dengan Uang Pribadi
Komisi II: Target Prabowo Sidang Tahunan DPR/MPR 2028 di IKN Wajib Dilaksanakan

Dia melihat, bagaimana FPI acap kali melakukan sweeping yang sebutulnya menyalahi aturan. Terlebih dari segi legalitas, FPI juga sudah tidak memiliki dasar hukum karena sudah tidak terdaftar di Kemenkumham dan sudah habis di Kemendagri.

"Secara legalitas juga mereka tidak ada dasar hukumnya," jelas Sahroni.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menko Polhukam RI, Mahfud MD didampingi sejumlah menteri dan kepala lembaga negara mengumumkan pelarangan aktivitas FPI. Mahfud menjelaskan FPI sebenarnya telah dinyatakan bubar sejak Juni 2019.

2 dari 2 halaman