Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan bahwa program vaksinasi Covid-19 akan mulai dilakukan pada pekan depan. Dia berharap Emergency Use of Authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat vaksin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat keluar pekan ini atau pekan depan.
"Kita masih nunggu hasil pengujian nanti akan keluar yang namanya izin darurat penggunaan dari BPOM dan kita harapkan nanti Minggu ini atau Minggu depan (izin) keluar," kata Jokowi saat memberikan Bantuan Modal Kerja di Halaman Istana Merdeka Jakarta, Rabu (6/1/2021).
Setelah izin dari BPOM keluar, dia memastikan akan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19 dari Sinovac. Jokowi mengatakan hal ini untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa vaksin aman digunakan.
Advertisement
"Nanti yang pertama kali disuntik saya. Saya ingin menunjukkan bahwa vaksinnya aman karena sudah melalui uji klinis setidaknya sekali, dua kali. Sudah diuji," ujarnya.
Pemerintah sendiri menargetkan 182 juta masyarakat harus disuntik vaksin untuk mencapai herd immunity (kekebalan komunitas). Namun, vaksinasi tahap awal akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan TNI-Polri, hingga guru.
"Kemudian seluruh masyarakat. Saya harapkan setelah nanti mulai divaksinasi ini, keadaan mulai kembali normal kalau sudah kira-kira 70 persen penduduk Indonesia ini disuntik vaksin," jelas Jokowi.
Â
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Target Rampung 1 Tahun
Dia mengakui bahwa vaksinasi kepada 182 juta masyarakat Indonesia memang butuh waktu yang lama. Namun, Jokowi ingin agar program vaksinasi Covid-19 bisa rampung dalam satu tahun.
"Kita akan kerja keras terus. Kita berharap nanti kurang lebih, kurang lebih insya allah satu tahun itu bisa kita selesaikan," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan vaksinasi Covid-19 pada Rabu, 13 Januari 2021. Namun, vaksinasi kepada Jokowi baru dapat dilakukan apabila vaksin Covid-19 sudah mendapat Emergency Use of Authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Bapak Presiden juga akan menerima vaksin jika vaksin sudah mendapatkan EUA dari Badan POM," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers, Selasa 5 Januari 2021.
Hingga kini, vaksin Covid-19 buatan Sinovac yang sudah didistribusikan ke berbagai daerah belum mengantongi EUA dari BPOM. Wiku memastikan bahwa pemerintah terus berpegang pada prinsip bahwa vaksin yang disuntikkan sudah mendapat izin dari BPOM sehingga terjamin keamanannya.
Advertisement