Gugus Tugas Depok Sebut Selisih Data Covid-19 dengan Pusat Capai 5.068 Kasus

Okupansi Rumah Sakit Penanganan Covid-19 di Depok Melonjak — Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana. (Foto:Liputan6/Dicky Agung Prihanto)

Liputan6.com, Jakarta - Perbedaan data Pemerintah Kota Depok dengan Satgas Pemerintah Pusat belum menemukan titik terang. Hal itu mengakibatkan perbedaan data terkonfirmasi positif covid-19 mencapai hingga 5.068 Kasus.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, Pemerintah Kota Depok telah melakukan kecocokan data antara Pemerintah Pusat dengan Kota Depok. Namun hingga kini belum juga menemukan kesamaan.

“Perbedaan data kasus konfirmasi positif capai 5.068,” ujar Dadang, Kamis (7/1/2021).

Dadang mengungkapkan, data covid-19 yang dimiliki Kota Depok pada Selasa (5/1/2021) sebanyak 18.514, meliputi kasus konfirmasi aktif sebanyak 3.623, kasus sembuh 14.450, dan meninggal dunia 441 orang. Untuk nasional pada hari yang sama total kasus terkonfirmasi sebanyak 13.446. Jumlah tersebut meliputi kasus konfirmasi aktif sebanyak 2.563, kasus sembuh 10.679, dan meninggal 204 orang.

“Untuk itu kami ingin Pemerintah Provinsi Jawa Barat membantu mensinkronkan data yang dimiliki Kota Depok dengan Pusat,” ucap Dadang.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerbitkan keputusan dan peraturan tentang perpanjangan kedua Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kawasan Bogor Depok Bekasi (Bodebek). Kamil meneken Kepgub dan Pergub tersebut pada Selasa lalu (12/5/20).

2 dari 2 halaman

Gunakan Aplikasi PICODEP

Dadang menjelaskan, Kota Depok melakukan penghitungan kasus konfirmasi COVID-19 menggunakan aplikasi PICODEP sedangkan Pemerintah Pusat mengambil data dari PUSDATIN Kementerian Kesehatan untuk Kabupaten dan Kota di Jawa barat. Fasilitasi untuk data tersebut dikendalikan PIKOBAR Jawa Barat.

“Untuk Kota Depok data diinput melalui PICODEP, nah aplikasi PICODEP itu adalah aplikasi yang lebih dulu hadir ketika satu bulan terjadinya kasus COVID-19, Kota Depok sudah punya aplikasi sebelum PICOBAR,” terang Dadang.

Dadang menuturkan, Kota Depok memberikan data sesuai real time sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan kasus COVID-19 setiap saat. Selain itu Kota Depok memiliki data yang dipublikasi setiap hari sehingga tidak ada dua data.

“Karena ini menyangkut keselamatan manusia sehingga harus dipublikasi setiap hari,” tutup Dadang.