Menanti Calon Kapolri Pilihan Jokowi

Apa yang disampaikan Mahfud ada benarnya. Sebab, Komisi Kepolisian Nasional yang bertugas memberikan masukan kepada Presiden terkait pencalonan Kapolri mengaku belum menyerahkan satu nama pun.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengaku, pihaknya dalam waktu dekat baru akan menyerahkan nama calon Kepala Polri pengganti Idham Azis kepada Presiden.

"Dalam waktu dekat baru akan kami sampaikan ke Presiden," katanya.

Poengky membantah informasi yang menyatakan saat ini nama Kapolri sudah ada di kantong Jokowi. Dia menyebut lembaganya masih melakukan penyaringan.

"Menyaring orang-orang berdasarkan kriteria-kriteria untuk jadi calon kepala Polri itu standarnya terbaik," ungkapnya.

Poengky juga menyebut penyerahan nama calon Kapolri dilakukan sebelum selesai masa reses pada 10 Januari 2020. Hal itu bertujuan agar nantinya Presiden memberikan kejutan kepada anggota DPR setelah selesai masa reses.

"Itu surprise, baru dikirim Presiden setelah masa reses," katanya.

Sosok perwira tinggi Polri yang akan direkomendasi ke Presiden disebutkannya pasti memiliki segudang prestasi dan mempunyai integritas.

"Orang yang akan kami rekomendasikan adalah yang berprestasi, berintegritas dan memiliki track record terbaik," jamin Poengky.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pihaknya baru akan melaksanakan rapat internal pada tanggal 13 Januari guna membahas mekanisme uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri.

"Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 dimulai 12 Januari. Komisi III DPR baru melaksanakan rapat internal pada tanggal 13 Januari untuk membahas mekanisme uji kelayakan dan kepatutan," kata Habiburokhman di Jakarta, Selasa (5/1/2021).

Hingga saat ini, kata dia, pimpinan DPR RI dan Komisi III belum menerima surat dari Presiden Joko Widodo terkait dengan pengajuan nama calon Kapolri.

Menurut dia, ada beberapa sosok perwira tinggi (pati) senior yang dikabarkan menjadi calon Kapolri menggantikan Jenderal Pol Idham Azis.

"Ada yang jago di bidang reserse, di bidang humas, dan ada juga yang lama di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)," ujarnya seperti dikutip Antara.

Politikus Partai Gerindra itu menilai semua kandidat tersebut masih memiliki peluang yang sama besar karena punya prestasi baik dan nyaris tidak memiliki masalah signifikan.

Seperti diketahui, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demikian antara bunyi Pasal 11 Undang-Undang Kepolisian yang mengatur pemilihan Kapolri dengan rinci.

Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian:

(1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.

(3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

(7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

(8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Selanjutnya Pasal 6 Perpres Nomor 17 Tahun 2011 juga menyatakan:

(1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Kompolnas memberikan pertimbangan kepada Presiden atas hasil pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap:

a. Kapolri, dalam rangka memberikan pertimbangan pemberhentian; dan

b. Perwira Tinggi Polri dalam rangka memberikan pertimbangan pengangkatan Calon Kapolri.

(2) Penyampaian pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.