Ini Harapan Satgas Penanganan Covid-19 Jelang Pembatasan Kegiatan Jawa-Bali

Pemerintah akan mulai menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa wilayah Jawa-Bali pada 11 hingga 25 Januari 2021. Hal ini demi mencegah lonjakan kasus Covid-19.

Wiku Adisasmito, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 mengatakan bahwa hal itu harus dilihat sebagai sebuah investasi kesehatan.

"Kita harus sama-sama mengerti bahwa kita harus investasi kesehatan, "kata Wiku. "Sebenarnya investasi kesehatan ini kan untuk ekonomi nantinya."

Dalam dialog virtual dari Graha BNPB pada Kamis, 7 Januari 2021, Wiku mengatakan, ada beberapa indikator yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat terkait penerapan PPKM.

"Misalnya jumlah kasus meninggal atau angka kematiannya masih di atas rata-rata nasional, itu salah satu pertimbangan," kata Wiku.

Pertimbangan lain adalah keterisian tempat tidur untuk pasien Covid-19 baik di ruang isolasi dan ICU. Wiku mengungkapkan rata-rata tingkat keterisian di banyak daerah sudah lebih dari 70 persen.

"Bisa saja bed-nya ada, tetapi SDM-nya tidak ada. Karena untuk memiliki dokter yang jumlahnya banyak itu sulit. Apalagi jumlah kematian dokter juga semakin tinggi. Jadi kalau tidak direm, maka masyarakat tidak akan mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit," terang dia.

Pertimbangan lainnya, menurut Wiku, adalah angka kasus aktif. Dia meminta agar daerah-daerah mampu menekan angka kasus Covid-19 aktif hingga di bawah rata-rata nasional sebesar 14 persen.

Selain itu, Wiku juga meminta agar tingkat kesembuhan di daerah juga harus ditingkatkan hingga mencapai 82 persen.

"Dengan cara menggunakan indikator itu, pemerintah daerah penting untuk bertanggung jawab, mereka harus bisa baca data. Masyarakat juga harus bisa baca data," ucap Wiku.

Wiku mengatakan, pemerintah dan masyarakat harus menyadari bahwa saat ini investasi kesehatan haruslah dilakukan demi mencegah ekonomi yang ttak bisa berjalan karena kesehatan yang buruk. Menurutnya kedua hal ini tidak bisa dibenturkan.

"Dua-duanya penting, tetapi sekarang kita harus investasi kesehatan, kan perlu waktu untuk mendinginkan suasana, untuk menekan kasusnya, sehingga kita bisa lebih sehat lagi, untuk bisa menghadapi ini lebih panjang," jelas Wiku.

Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo juga menyambut baik langkah pemerintah membatasi kegiatan di Jawa dan Bali demi menekan kasus Covid-19 yang dilakukan tanggal 11 sampai 25 Januari 2021.

Dia berharap dengan langkah ini, persentanse Covid-19 bisa ditekan lebih besar daripada di periode September dan November 2020 awal.

"Pengalaman yang lalu ini sekarang kita ulangi kembali lewat pembatasan dan kita harapkan prosentasenya bisa lebih besar dibandingkan pada periode September dan November awal," kata Doni dalam keterangan resminya.

Dia menuturkan, kebijakan saat September dan November mencapai 20 persen. Karena itu dirinya optimis ini terwujud kembali.

"Berkaca dari momentum pembatasan yang dilakukan pada pertengahan September hingga November tahun lalu telah dapat menurunkan kasus aktif dari 67 ribu menjadi 54 ribu atau turun hingga kurang lebih 20 persen. Semoga periode ini, prosentase penurunan angka kasus dapat lebih besar lagi," ucap Doni.

Dia pun meyakini, kebijakan tersebut bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana menjadi arahan dari Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto.

"Diperlukan sebuah cara yang efektif dalam upaya meningkatkan disiplin masyarakat. Kita tidak berharap bahwa pada periode ini kita kehilangan momentum. Bulan Januari ini adalah momentum terbaik bagi perkembangan di bidang ekonomi kita," tegas Doni.