DPR: PPKM Jawa-Bali Langkah Tepat Mendukung Program Vaksinasi dan Penurunan Kasus Covid-19

BP Jamsostek Targetkan 23,5 Juta Tenaga Kerja Baru Masuk Daftar Kepesertaan — Pekerja berjalan kaki saat jam pulang di kawasan Sudirman, Jakarta, Jumat (7/2/2020). BPJS Ketenagakerjaan yang kini bernama BP Jamsostek menargetkan sekitar 23,5 juta tenaga kerja baru masuk dalam daftar kepesertaan pada 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serentak di Jawa-Bali sejak 11 hingga 25 Januari 2021. PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin mengatakan sangat mendukung kebijakan tersebut.

"PPKM merupakan langkah yang tepat untuk mendukung program vaksinasi dan menciptakan herd immunity di Indonesia. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saling bersinergi agar pemerintah daerah dapat menerbitkan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Daerah untuk menunjang PPKM, sehingga PPKM berjalan efektif dan efisien dalam menurunkan angka pertumbuhan kasus Covid-19," Kata Azis di Jakarta (8/1/2021).

Dia juga menyatakan, saat ini vaksin Covid-19 telah didistribusikan ke sejumlah daerah di Indonesia. Menurut Azis, program vaksinasi tinggal menunggu Emergency Use of Authorization dari BPOM dan juga sertifikasi halal dari MUI.

Politikus Partai Golkar ini pun menilai, apabila terjadi kasus Covid-19 maka hal itu akan menghambat keberhasilan program vaksinasi pemerintah. Karenanya dia meminta Pemda setempat kooperatif dan mendukung PPKM serta menerbitkan peraturan pelaksana untuk menunjang kebijakan tersebut.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

BPOM India mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin Covaxin di tengah pandemi Covid-19. Vaksin Covaxin adalah vaksin buatan dalam negeri India dan belum melaporkan hasil efektivitas dan keamanan.

2 dari 2 halaman

Bersinergi dengan TNI dan Kepolisian

Pemda harus dapat bersinergi dengan TNI dan Kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dalam implementasinya.

"Pastikan masyarakat untuk menaati aturan, menjalankan protokol kesehatan, dan berikan sanksi tegas bagi pelanggar," ucapnya.

Azis menegaskan bahwa instruksi kebijakan ini ditujukan khususnya pada kepala daerah yang menerapkan PPKM. Masyarakat harus dapat bersama-sama dukung sepenuhnya program pemerintah untuk memerangi Covid-19.

"Tetap waspada dan tetap menerapkan disiplin yang tinggi. Semoga program vaksinasi pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat segera menekan lonjakan kasus Covid-19," tutupnya.

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Corona
Bencana Alam
Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan.
Lihat Selengkapnya
Corona
COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
Corona Indonesia
Peristiwa
Corona Indonesia terjadi di awal bulan Maret 2020 lalu, dengan kasus dua orang warga Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19.
Lihat Selengkapnya
Corona Indonesia
PPKM Jawa Bali
Peristiwa
Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali, mulai 11-25 Januari 2021.
Lihat Selengkapnya
PPKM Jawa Bali
PPKM
Agenda
PPKM adalah singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Lihat Selengkapnya
PPKM
Corona di Indonesia