Pengacara Sebut 7 Rekening Anak Rizieq Shihab Diblokir

Datangi Polda Metro Jaya, Rizieq Shihab Diperiksa Sebagai Tersangka — Rizieq Shihab (tengah) memberi keterangan sesaat sebelum masuk gedung utama Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (12/12/2020). Rizieq Shihab akan menjalani pemeriksan sebagai tersangka penghasutan dan kerumunan di tengah pandemi Covid-19. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Tujuh rekening bank milik anak Rizieq Shihab disebut telah dibekukan. Kabar tersebut mencuat tak lama setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terlebih dahulu memblokir rekening bank milik organisasi Front Pembela Islam (FPI) serta afiliasinya.

Pengacara Rizieq Shihab, Aziz Yanuar membenarkan kabar tersebut. Aziz menyebut tujuh rekening bank milik anak Rizieq diblokir sejak Rabu 6 Januari 2021 lalu.

"Infonya (diblokir) sejak Rabu pekan kemarin," kata Aziz saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Aziz menyebutkan beberapa rekening milik anak Rizieq yang diblokir merupakan rekening Bank Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat dan Bank Mandiri Syariah. Tatkala ditanya nama-nama anak Rizieq yang rekeningnya diblokir, Aziz mengaku tak menghafalnya secara pasti.

"Saya enggak hafal namanya," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Polisi menahan pemimpin FPI Rizieq Shihab setelah memeriksanya sekitar 11 jam di Polda Metro Jaya. Minggu (13/12) dini hari, Rizieq keluar dari gedung pemeriksaan dengan baju tahanan dan tangan terborgol

2 dari 2 halaman

59 Rekening

Sebelumnya, PPATK memblokir atau melakukan penghentian sementara transaksi dan aktivitas terhadap 59 rekening milik FPI.

PPATK berkilah hal itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Kewenangan pemblokiran terhadap 59 rekening bank milik FPI itu menurut PPATK berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.