Komisi IX DPR Minta Pemerintah Tambah Kategori Daerah Terapkan PPKM

Liputan6.com, Jakarta - Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan mendukung sikap pemerintah yang melanjutkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM Jawa-Bali diperpanjang mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021.

"Kebijakan ini selain untuk daerah Jawa dan Bali penting juga dilakukan oleh provinsi dan kab/kota lain di Indonesia yang masuk alasan PSBB atau PPKM, yaitu tingkat kematian di atas angka nasional, tingkat positif di atas angka nasional, tingkat kesembuhan di bawah angka nasional, dan keterisian tempat tidur ICU dan isolasi di atas angka nasional," kata Wakil Ketua Komisi IX Emanuel Melkiades Laka Lena di Jakarta, Kamis (21/1/2021).

Melki menyebut, perlu ada kategori tambahan yaitu untuk daerah yang tenaga kesehatan di fasilitas  medis seperti rumah sakit, puskesmas, klinik di wilayahnya banyak terkena Covid-19,  juga dilakukan PPKM.

"Juga diberi bantuan tenaga kesehatan dari institusi pendidikan baik universitas, sekolah tinggi atau politeknik kesehatan baik dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang dilatih dan disiapkan serta diberi insentif yang memadai," kata dia.

Dia mengatakan, Komisi IX mendukung PPKM karena bisa menekan penyebaran dan kematian akibat Covid-19 di daerah terdampak tinggi, terutama karena transmisi lokal.

"Sekaligus secara pararel dilakukan operasi penegakan disiplin pelaksanan protokol kesehatan 3M oleh aparat penegak hukum Polri dan TNI, dibantu aparat daerah. Masyarakat perlu terus menerus diedukasi dan diingatkan," kata Melki.

Melki menambahkan, dibutuhkan kerja sama berbagai pihak, sehingga bisa membantu pemerintah pusat dan daerah sampai level RT dan RW, dalam pencegahan, penelusuran, dan pengobatan warga terpapar Covid-19.

Saksikan video pilihan di bawah ini: