Polemik Pemakaian Jilbab di SMKN 2 Padang, Mendikbud Diminta Lakukan Ini

FOTO: Mendikbud - DPR Evaluasi Belajar dari Rumah hingga Kesiapan Rekrutmen Guru Honorer — Mendikbud Nadiem Makarim saat rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2020). Rapat membahas evaluasi program belajar dari rumah terkait subsidi kuota internet serta isu-isu kesiapan rekrutmen guru honorer tahun 2021. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Alumni Jawa Barat Peduli Pancasila menyoroti polemik yang terjadi di publik dan media sosial tentang adanya aturan dari SMK Negeri 2 Kota Padang yang mewajibkan pelajar puterinya menggunakan jilbab saat berada di lingkungan sekolah tanpa memperhatikan keyakinan dari pelajar tersebut.

Hal ini dinilai menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi peraturan berseragam di internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak berjalan mulus.

"Kami meminta dengan adanya polemik ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI memberikan sanksi tegas kepada pihak terkait. Dalam hal ini Dinas Pendidikan setempat juga ikut andil karena lemah dalam melakukan pengawasan," ujar Juru Bicara Alumni Jawa Barat Peduli Pancasila Budi Hermansyah melalui keterangan tertulis, Minggu (24/1/2021).

Menurut Budi yang juga pegiat Alumni Unpad Peduli Pancasila, peristiwa seperti ini memang sering terjadi di lingkungan sekolah negeri di mana aturan berseragam sekolah sebenarnya sudah tertulis pada Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014.

Oleh karena itu, lanjutnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus memperkuat pengawasan dan sosialisasi Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 dengan seksama sampai petunjuk pelaksanaannya ke semua sekolah negeri, sehingga semua tenaga pendidik memahami dengan jelas dan patuh dalam melaksanakannya.

Termasuk mempertegas 4 tujuan dari Permendikbud tersebut yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan, memperkuat persaudaraan dan persatuan di kalangan peserta didik.

"Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus mengembalikan dan menjaga iklim kehidupan toleransi dan harmonis di sekolah negeri yang telah hilang dan memudar. Termasuk menyediakan guru-guru agama lain, khususnya di sekolah-sekolah negeri," kata Budi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menerbitkan konsep Merdeka Belajar di perguruan tinggi atau Kampus Merdeka di Jakarta, Jumat (24/1/2020).

2 dari 2 halaman

Gencarkan Pelajaran Kebangsaan

tjahjo — Alumni Perguruan Tinggi Jabar Peduli Pancasila saat melakukan audiensi dan diterima oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo di kantornya, Kamis (21/1/2021). (Ist)

Alumni Jawa Barat Peduli Pancasila yang terdiri dari Alumni Unpad Peduli Pancasila, Gerakan Anti Radikalisme ITB, Alumni IKIP dan UPI Pembela 4 Konsensus Dasar Bangsa dan LINKAR Parahyangan juga meminta agar mata pelajaran Kebangsaan digencarkan kembali dengan metode ajar lebih kekinian dan aktual sehingga meningkatkan rasa patriotisme, nasionalisme dan semangat semboyan kebangsaan yaitu Bhineka Tunggal Ika.

"Semoga peristiwa di SMK Negeri 2 Kota Padang ini menjadi perhatian bagi kita semua dan tidak akan terulang lagi di kemudian hari," kata Budi.